Advokat Kantor Hukum Toppasal Dukung Langkah Kejagung Tahan AL

0

POSONEWS.ID – Adanya Infomasi penjemputan dan penangkapan paksa oleh Tim dari Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri terhadap salah satu Advokat, AL, yang akan menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat serta para advokat lainya.

Advokat dari Kantor Hukum Toppasal, Toto Cahyoto menyatakan dukungan atas penangkapan dan penahanan Advokat AL oleh pihak Kejaksaan Agung. Menurutnya, penangkapan dan penahanan tersebut sebagai wujud keadilan dan sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum, karena siapapun dan apapun profesinya jika sudah melakukan tidak pidana dan sudah divonis bersalah oleh hakim melalui pengadilan harus siap menjalani hukuman.

“Siapapun dan jabatan apapun atau profesi apapun itu, kalau sudah divonis bersalah oleh hakim di pengadilan maka harus siap menjalani hukuman, tidak boleh ada pengecualian” ujar Toto.

Informasi dari beberapa sumber, penjemputan AL oleh pihak Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, adalah berdasarkan vonis hakim yang menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut.

AL dinyatakan melanggar pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1), jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan putusan selama 4,5 tahun penjara.

Menurut Toto, advokat seharusnya bertindak sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal ini diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2), dimana Advokat menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dikenal dengan istilah Officium Nobile (Profesi Mulia).

Etika penegak Hukum, Etika Penegakkan Hukum, dan Etika Hukum itu sendiri kata Toto, harus seiring dan sejalan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang.

“Advokat adalah penegak hukum yang setara atau sederajat dengan penegak hukum lainnya dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim, dimana pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka kedudukan adavokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim).

Jadi, mengacu pada pasal tersebut lanjut Toto, Advokat harus menjaga marwah sebagai Officium Nobile atau profesi yang mulia, wajib membela dan menegakkan hukum serta keadilan, tapi harus juga berani bertangungjawab secara hukum jika melakukan kesalahan yang melanggar hukum, jangan selalu berlindung dibawah pasal tentang hak imunitas advokat.

Hak imunitas advokat dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat, kata Toto, pada pokoknya menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

“Hak imunitas Advokat berlaku ketika menjalankan tugas dan profesi di dalam maupun di luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Lebih jauh Toto menegaskan, Advokat harus memberi contoh yang baik terhadap masyarakat, jika ada pelanggaran pidana yang dilakukan, hadapi dan jalani sesuai dengan prosedur hukum.

“Jangan malah mangkir atau mendiskreditkan penegak hukum lainnya, membuat opini public di beberapa media serta melibatkan beberapa elemen untuk melakukan unjuk rasa menentang proses hukum, termasuk melibatkan anak yang masih dibawah umur untuk menyerang penegak hukum lainnya dengan tayangan di media sosial atau kanal youtube, yang justru berpotensi melakukan pelanggaran hukum baru atau pelanggaran hukum lainnya” urainya.

Sebagai seorang advokat, kata Toto, seharusnya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, bukan malah memanfaatkan media untuk membuat opini pribadi dan penyesatan hukum.

“Intinya, media sebagai sarana yang membantu menyuarakan penegakkan hukum dan keadilan, media seyogyanya digunakan sebagai corong atau garda terdepan untuk untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, ingat, dalam hukum positif Indonesia bahwa keputusan hakim melalui pengadilan adalah mekanisme yang benar yang diatur secara Hukum dan Undang-Undang” tambahnya.

Kabar terbaru dari rentetan kasus yang membelit AL kata Toto, yakni Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA) melaporkan AL ke Polisi dengan dugaan melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap institusi Kejaksaan Agung RI dalam tayangan kanal Youtube, sehingga berpotensi melaggar UU ITE sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Tim)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here