Bupati Poso: Hak Anak Wajib Dilindungi Negara

0

POSONEWS.ID – Bupati Poso dr. Verna GM Inkiriwang hadir sekaligus membawakan materi pada sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Poso.

Selain Bupati Poso, Kepala Kejaksaan Negeri Poso LB Hamka Lapatawe SH, dan Ketua Majelis Sinode GKST Pdt. Djadaramo Tasiabe M.Th, ikut serta memberikan materi. di dampingi oleh Pj.Sekab, Frits Sam Purnama, SH M.AP, Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Poso, Dra. Chrisnawati Limbong, bertempat di Hotel Danau Poso, Tentena, Jumat (2/12/2022).

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sekarang ini sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini di rusak pada masa-masa pertumbuhannya.

- Advertisement -

Selain itu masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada dilingkungan sekitar anak-anak mereka, hal ini menunjukan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Bupati Poso, dr. Verna GM Inkiriwang dalam sambutannya menyampaikan, negara berkewajiban dan secara moral di tuntut untuk melindungi hak-hak anak, hukum internasional pembentukan konvensi hak anak (convention on the right of the children) telah memposisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang di milikinya.

“Saya berharap melalui sosialisasi yang di laksanakan pada saat ini, para peserta dapat memahami materi sosialisasi tentang program, strategi dan inovasi metode pencegahan kekerasan seksual pada anak, sehingga menjadi sarana diskusi, bertukar pendapat, saling bertukar informasi dan pengkajian ide-ide inovatif dalam rangka kita maksimalkan upaya perlindungan yang koprehensif terhadap anak-anak sebagai generasi muda daerah ini,” harapnya.

Ada beberapa hal pembahasan yang di sampaikan dari masing-masing pemateri, satu di antaranya membahas tentang bagaimana seseorang menjadi justice collaborator. Yaitu, sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum.

Sementara itu dikatakan Ketua Umum Sinode GKST, Pdt. Djadaramo Tasiabe, M.Th.bahwa gereja sebagai lembaga keumatan menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak dan akan terus memberikan perhatian penuh, segala bentuk tindakan kekerasan yang mengancam masa depan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Turut hadir, Camat bersama unsur Tripika Kecamatan, lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. (Kominfo/ISQ)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here