POSONEWS.ID – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K., S.Pd., M.Pd. secara resmi membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2026 di Gedung Perpustakaan Daerah Morowali Utara, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mempercepat transformasi digital tata kelola pemerintahan desa melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
Bimbingan teknis yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusarda) Morowali Utara itu diikuti 50 peserta yang berasal dari 25 desa, masing-masing terdiri atas dua orang aparatur desa yang menangani administrasi dan kearsipan. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 29-30 Juli 2026.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Djira menegaskan bahwa pengelolaan arsip tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar penyimpanan dokumen, melainkan menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Arsip adalah rekam jejak akuntabilitas pemerintahan, bukti hukum, sekaligus memori kolektif penyelenggaraan negara. Karena itu, pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas,” tegas Djira.
Menurutnya, penyelenggaraan bimbingan teknis tersebut merupakan langkah nyata Dispusarda Morowali Utara dalam mengimplementasikan digitalisasi tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa.
Melalui penerapan aplikasi SRIKANDI, kata Djira, seluruh proses persuratan dan pengelolaan arsip dapat dilakukan secara elektronik, terpadu, transparan, serta dapat diakses secara real time dari berbagai lokasi.
Sistem tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terus didorong pemerintah pusat.
Wakil Bupati meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar mampu menjadi penggerak transformasi digital di desa masing-masing.
“Saya minta seluruh peserta mengikuti bimbingan teknis ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Setelah kembali ke desa, saudara harus siap menjadi agen perubahan digital serta mengimplementasikan SRIKANDI tanpa penundaan,” ujarnya.
Selain peningkatan kapasitas aparatur, Djira juga meminta pemerintah desa menyiapkan sarana pendukung, seperti jaringan internet dan perangkat kerja yang memadai, sekaligus menjaga keamanan dan kerahasiaan data arsip desa.
Ia menekankan bahwa kualitas administrasi desa menjadi cerminan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan.
“Transformasi digital tidak boleh berhenti di tingkat kabupaten. Desa adalah garda terdepan pelayanan publik, sehingga kualitas administrasi desa akan menentukan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan Titin C.K Tobigo dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan arsip dinamis, mewujudkan gerakan sadar tertib arsip, serta memperkuat implementasi SRIKANDI sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan desa yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Bimbingan teknis menghadirkan dua arsiparis sebagai narasumber, yakni dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Turut mendampingi Wakil Bupati pada kegiatan tersebut antara lain Kepala Dispusarda Morowali Utara Chester Tumimomor, S.Pt., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Herry Yohanes Pinontoan, S.STP., M.AP., serta Kepala Bappelitbangda Gerzom Tandi, S.T., M.Eng.
Usai membuka kegiatan, Wakil Bupati bersama Kepala Dispusarda dan sejumlah pejabat meninjau berbagai fasilitas Gedung Perpustakaan Daerah Morowali Utara untuk melihat langsung suasana layanan serta sarana pendukung yang tersedia bagi masyarakat.
Djira berharap penerapan SRIKANDI dapat segera diimplementasikan di seluruh desa di Morowali Utara sehingga mampu memperkuat tertib administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Morowali Utara yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera.(Ryo)
“Pengelolaan arsip bukan lagi soal menyimpan dokumen, tetapi membangun akuntabilitas pemerintahan. Saya berharap seluruh desa segera menerapkan SRIKANDI agar pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan profesional.” ~ H. Djira K., S.Pd., M.Pd., Wakil Bupati Morowali Utara. CHEM
