POSONEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan validasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di Aula Bappelitbangda Morowali, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus untuk memastikan data yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran, terpadu, efektif, dan berbasis kondisi masyarakat.
Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, dan dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Iriane menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pemutakhiran dan validasi data. Menurutnya, upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui program pemerintah, tetapi juga harus didukung dengan data yang akurat dan diperbarui secara berkala.
Ia meminta setiap perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, termasuk turun langsung ke desa setiap dua bulan guna melihat kondisi masyarakat sekaligus memastikan program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.
“Setiap dua bulan masing-masing dinas turun ke desa dan berkolaborasi. Kita harus bersama-sama bekerja agar angka kemiskinan di Morowali terus menurun,” ujarnya.
Iriane juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data berdasarkan desil sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat lebih tepat dalam menentukan intervensi sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Morowali memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Karena itu, potensi tersebut harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
Ia juga meminta perangkat daerah untuk aktif mendampingi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan. Hal tersebut dinilai penting agar proses pengumpulan dan pemutakhiran data di lapangan dapat berjalan optimal, dengan tetap menghormati independensi statistik.
Selain kemiskinan, Iriane mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan perkembangan inflasi yang masih perlu dikendalikan. Untuk itu, koordinasi lintas perangkat daerah harus terus diperkuat agar berbagai persoalan sosial ekonomi dapat ditangani secara bersama-sama.
Iriane berharap rapat koordinasi dan pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkala, termasuk melalui rapat evaluasi setiap tiga bulan dengan mengumpulkan data dari seluruh perangkat daerah terkait.
“Angka kemiskinan Morowali saat ini 10,38% persen. Kita berharap dengan upaya bersama angka tersebut dapat terus kita turunkan,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Iriane meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan data yang dibutuhkan sesuai tugas dan kewenangannya. Menurutnya, ketersediaan data yang lengkap dan akurat menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan serta program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
“Semua dinas terkait minimal harus memiliki data yang perlu disiapkan. Ini penting agar kita dapat bekerja secara maksimal dan bersama-sama mewujudkan Morowali dengan angka kemiskinan yang semakin menurun,” pungkasnya. DRM
