Perkuat Institusional dalam Aspek Penegakkan Hukum, Kejari dan Perum Bulog Poso Lakukan MoU

0
- Advertisement -

POSONEWS.ID – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso bersama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Poso melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Selasa (30/1).

Penandatanganan yang dilakukan di gedung Kejari Poso itu, dihadiri para pejabat dan anggota dari kedua lembaga tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso, Imam Sutopo mengatakan, MoU ini merupakan langkah signifikan untuk lebih memperkuat kerjasama antara kedua lembaga dalam bidang penegakkan hukum.

“MoU ini bukan hanya seremonial saja, tetapi merupakan awal dari penguatan institusional dalam aspek aspek penegakkan hukum, sehingga kedepan kerja sama kedua lembaga ini semakin erat,” ujar Kajari.

- Advertisement -

Dalam penandatanganan ini, jelas Kajari, pihak Kejari Poso bisa memaksimalkan perannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum.

“Hal ini mencakup pemberian layanan hukum terhadap masyarakat, Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan khususnya kepada Perum Bulog Poso,” jelasnya.

Diungkapkan Kajari, pada tahun 2023 JPN dalam hal ini mewakili Perum Bulog Poso, telah berhasil menyelesaikan dan memenangkan sebuah perkara gugatan yang dimana posisi Perum Bulog sebagai tergugat.

“Hal ini menunjukkan kapabilitas dan efektivitas Kejari Poso dalam menangani kasus hukum yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan, pusat, daerah, BUMN dan BUMD,” tukasnya.

Sehingga, lanjut Kajari, dampak dari MoU ini sangat luas, terutama dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan efisiensi dalam operasi kedua lembaga.

“Untuk Perum Bulog sendiri MoU ini bisa membantu dalam memastikan kegiatan mereka berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang ada, serta mendapatkan dukungan hukum apabila terjadi masalah gugatan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, kerjasama ini adalah langkah positif menuju tata kelola yang lebih baik dan sinergi antara lembaga pemerintahan, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

“MoU Ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas layanan publik,” pungkasnya. (**)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini