Nyaris Ricuh, Kantor Bupati Poso Dimasuki Para Pendemo

0
121
Massa aksi saat melakukan demo di depan kantor Bupati Poso (Foto:PN)

POSONEWS.ID – Hampir saja terjadi kericuhan saat massa aksi pencinta kedamaian yang tergabung dalam Aliansi Bhineka Tunggal Ika dan KRAK Sulteng melakukan aksi demo didepan Kantor Bupati Poso, Rabu (6/7/2022).

Pasalnya, saat para pendemo masuk ke halaman Kantor Bupati Poso dihalangi oleh massa tandingannya. Sempat terjadi adu mulut, untung saja aparat kepolisian yang disiagakan mampu melerai hingga aksi berjalan aman.

Aksi yang dilakukan merupakan bentuk aspirasi masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Poso atas dugaan ujaran kebencian yang diucapkannya kepada salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Safril H. Saada salah seorang orator aksi mengatakan, Bupati Poso harus bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai telah melakukan dugaan ujaran kebencian.

“Aksi damai yang kami lakukan merupakan bentuk aspirasi masyarakat dalam menuntut keadilan, karena sudah melukai perasaan pemeluk agama tertentu,” ucap Safril dalam orasinya.

Sementara Koordinator Aliansi Bhineka Tunggal Ika Jufri A.S meminta Bupati Poso untuk segera minta maaf kepada publik atas adanya dugaan ujaran kebencian yang dilontarkannya.

Karena, kata Jufri, jangan sampai hal ini menjadi isu yang merusak keutuhan harmonisasi dalam masyarakat, sehingga pihaknya meminta agar Bupati Poso untuk mengklarifikasinya.

Usai menyampaikan aspirasi di kantor Bupati Poso, massa aksi menuju gedung DPRD Poso melakukan audensi bersama para anggota DPRD.

Pihak pendemo mempertanyakan dugaan penistaan agama yang dilakukan Bupati Poso mengancam keamanan Poso. Sehingga massa aksi meminta bupati untuk mengklarifikasi dan meminta maaf ke masyarakat Poso.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan pendemo, Anggota DPRD Poso Iskandar Lamuka mengatakan, keliru jika pihak Aliansi Bhineka Tunggal Ika dan KRAK Sulteng meminta DPRD Poso untuk memanggil serta meminta Bupati Poso melakukan klarifikasi. Terkecuali hal tersebut telah melalui proses hukum.

Jika Aliansi Bineka Tunggal Ika mempunyai rekaman utuh, silahkan saja diserahkan ke pihak kepolisian. Bukan dipotong-potong lalu dilempar ke publik yang membuat berita tersebut menjadi membias.

Sementara Sahir T. Sampeali anggota DPRD Poso mengakui, sampai detik ini belum mengetahui atas adanya surat pemberitahuan yang diberikan kepada DPRD terkait Isu dugaan ujaran kebencian atau penistaan agama yang dilakukan oleh Bupati Poso.

Olehnya, sebelum menindaklanjuti aspirasi ini, akan lebih bagus jika pihak Aliansi Bineka Tunggal Ika dan KRAK Sulteng dapat memberikan bukti-bukti otentik atas dugaan penistaan agama tersebut.

“Sehingga hal ini tidak menjadi ngambang atau fitnah,” tandasnya.

Usai melakukan audensi massa aksi kemudian memberikan pernyataan sikap yang diserahkan ke DPRD Poso.(Is)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here