Mendagri: Perekrutan ASN Dengan Imbalan Berpotensi Lahirnya Korupsi

0
154
Foto: Mendagri RI Tito Karnavian saat memimpin jalannya rapat virtual dengan dengan sejumlah kepala daerah (Dok.Kominfo Morut)

MORUT, POSONEWS – Wakil Bupat Morowali Utara H. Djira K. S.Pd, M.Pd mengikuti Kegiatan Rapat Kerja dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dilaksanakan Secara Virtual di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali Utara, yang dihadiri oleh semua Kepala Daerah se Indonesia, Senin (24/01/2022).

Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama faktor Sistem dimana hal ini terjadi karena biaya politik yang tinggi serta perekrutan ASN dengan imbalan.

Faktor selanjutnya yaitu Integritas yang mencakup moralitas dan mentalitas serta kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara. Dan terakhir faktor budaya dimana praktek menyimpang dalam organisasi seolah menjadi tradisi serta adanya pertemuan fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi, seperti pemberian profit kepada atasan dijadikan faktor dalam penilaian kerja bawahan oleh atasannya.

Selanjutnya Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si, menjelaskan banyaknya titik yang bisa menjadi celah untuk korupsi. Diantaranya dari bagian perizinan, Pengadaan Barang serta pengangkatan kepala daerah menjadi titik tertinggi dalam terjadinya tindak pidana korupsi.  

KPK tengah berupaya dalam mencegah korupsi dengan memberikan pendidikan untuk meningkatkan integritas dan perubahan sistem birokrasi. KPK memperkenalkan gagasan baru untuk pemberantasan korupsi yaitu orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional dimana setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi. Kamar Legislatif, Eksekutif, Yudikatif serta kekuasaan partai politik harus bebas dan bersih dari korupsi.

“Jangan berfikir bahwa KPK hanya ada dipusat, KPK memiliki banyak mata, telinga serta sumber daya informasi di manapun sampai pada tingkat daerah. Jangan pernah berpikir untuk bertindak korupsi”, tegasnya.

Kepala LKPP Agus Prabowo mempresentasikan sebuah sistem baru yang bisa menekan tingkat Tipikor dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengingat potensi Belanja Barang/Jasa Pemerintah sekitar 1000 Triliun Rupiah. Sistem yang dikembangkan oleh LKPP bersama para Marketplace ini diberi nama Bela (Belanja Langsung) Pengadaan Platform ini nantinya  memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

“Orientasi LKPP adalah memudahkan Stakeholder dalam menjalankan/mengakses belanja pemerintah terutama memprioritaskan produk dalam negeri terutama UMKM dan Koperasi. Dengan sistem baru yang memanfaatkan E-Katalog dan Toko Daring ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah belanja APBN dan APBD.  Efisiensi waktu dan biaya dalam memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa, serta memudahkan monitoring karena tercatat secara elektronik”, pungkasnya. CHEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here