Penuhi Janji Kampanye, Setiap Desa di Morut Dapat Bantuan Modal Rp 300 Juta

0
240
Foto: Wabup Morut H.Djira saat memimpin Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Morut (Dok.MC)

KOLONODALE, POSONEWS –  Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara akan segera meluncurkan dan mencairkan program bantuan modal usaha sebesar Rp 300 juta setiap desa.

Pemberian bantuan modal usaha tersebut sesuai janji Bupati Morut Delis Julkarson Hehi dan Wakil Bupati H. Djira K saat kampanye pilkada lalu.

Untuk itu, Wabup Djira meminta kepada tenaga pendamping profesional di desa ikut mengawal agar program tersebut berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Hal tersebut disampaikan Wabup saat membuka Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Morut.

Rakor yang turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Drs. Andi Parenrengi, berlangsung di Puncak Harmoni Korololaki, Kamis (13/1/2022).

Wabup menegaskan, peranan tenaga pendamping desa sangat penting agar bantuan modal usaha yang diberikan Pemda Morut ke desa bisa tepat sasaran.

Seperti disampaikan Bupati Delis pada beberapa kesempatan, bantuan modal usaha tersebut akan direalisasikan pada awal tahun ini masing-masing Rp 300 juta setiap desa.

Dana sebesar itu diperuntukkan bagi modal usaha kelompok perempuan Rp 100 juta, kelompok usaha pemuda Rp 100 juta dan kelompok tani/nelayan Rp 100 juta.

Menurut Wabup H. Djira, pemberian bantuan modal awal tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di desa serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang dan potensi yang ada di desanya.

Ia mengharapkan agar para pendamping profesional yang selama ini ikut dari pemetaan, perencanaan sampai pengawasan, dapat membantu mengawasi program penyaluran bantuan modal usaha yang diberikan Pemda Morut.

“Kita berharap agar bantuan ini bisa menjadi sumber kesejahteraan, bukan sebaliknya menjadi sumber malapetaka,” ujarnya.

Menurut Wabup hal ini perlu diingatkan karena berdasarkan pengalaman selama ini, dari beberapa kasus hukum yang menyeret kepala desa sebagian besar terkait pengelolaan keuangan  baik dana desa, ADD, maupun bantuan sosial lainnya.

Ia mengakui, peranan para tenaga pendamping profesional di desa sangat penting karena tingkat pengetahuan para kepala desa dan perangkatnya berbeda-beda.

“Jadi keberadaan saudara-saudara sekalian dalam mengawal program pembangunan di desa sangat strategis. Itu merupakan ladang pengabdian yang sangat mulia,” kata Wabup. (MC/CHEM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here