PT SPN Bantah Serobot Lahan Milik Warga

0
224
Kabag Operasional PT SPN Wisetyo Sasongko

MORUT, POSONEWS – PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) Tomata Kabupaten Morowali Utara (Morut), memberikan klarifikasi secara resmi meyusul munculnya pemberitaan di salah satu media online.

Klarifikasi diberikan secara tertulis, karena perusahaan pelat merah tersebut, dituding telah menguasai lahan perkebunan kelapa sawit seluas 11 hektar di Kecamatan Tomata yang merupakan hak warga Desa Gontara Kecamatan Mori Atas.

Dalam releasenya yang memuat 9 poin, Kabag Operasional PT SPN Wisetyo Sasongko menjelaskan, sehubungan dengan berita yang termuat dalam salah satu media online, dengan judul artikel “Serobot Lahan Kelapa Sawit Milik Warga Desa Gontara PT SPN ‘Ngotot’ Pembagian Hasil”,  untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan hal-hal yang mungkin akan disampaikan untuk menjadi sanggahan terhadap pers.  Adapun sanggahan SPN sebagai berikut:

  • Perlu kami sampaikan, bahwa pada awal pelaksanaan penanaman di tahun 2013 dilakukan oleh petugas juru ukur dengan menggunakan alat pengukuran yang ketelitian masih kurang, serta adanya human error, sehingga ada penyimpangan batas HGU di lapangan. Dan sampai pada saat penanamanpun tidak ada komplain dari warga sekitar maupun pemerintah desa setempat.
  • Bahwa ada stigma bila perusahaan melakukan penanaman di luar lokasi HGU maka dinyatakan oleh masyarakat adanya penyerobotan lahan,  dan pada kasus sengketa (11,5 ha), tersebut pada lokasi HGU no : 00026 Desa Gontara, Desa Kasingoli dan Desa Lee.
  • Sementara perusahaan pada HGU 00029 dengan luasan 1.738 hektar di Desa Tomata dan Desa Gontara di dalam sertifikat HGU tersebut terdapat lahan garapan masyarakat seluas kurang lebih 80.81 hektar dengan rincian sebagai berikut.
  • Setelah mengetahui kasus ini, perusahaan telah berkordinasi dengan BPN Kanwil Sulteng dan BPN Kabupaten Morowali Utara untuk memastikan lahan tersebut apakah berada di luar atau di dalam HGU PT.SPN dan menyampaikan apakah lahan tersebut ada alas hak, atau juga apakah areal tersebut masuk sebagai aset desa atau tidak.
  • Bahwa berdasarkan izin lokasi dari Bupati Kabupaten Poso tahun 1995 dan rekomendasi dari Kanwil Kehutanan tahun 1996, areal tersebut merupakan Lahan APL Areal Penggunaan Lain atau tanah Negara Bebas dengan penjelasan yang ada pada tabel (redaksi).
  • Bahwa berdasarkan saksi mantan Asisten AFD Sdr Hading dan Mdr 1 Sdr Harmas, mengatakan sejak awal pembukaan lahan di tahun 2013, lahan tersebut merupakan lahan terlantar dan tidak diusahakan dan eks kandang Desa Gontara dan pengembalaan, dan bukan kandang aktif, karena tidak ada ternak digembalakan dilahan tersebut. Selain itu juga bukan kebun masyarakat seperti ada tanaman kakao dan tanaman perkebunan lainnya serta tidak pernah ada komplain dari masyarakat sejak tahun 2013 s/d tahun 2020.
  • Bahwa pada akhir tahun 2020 ada Pronas dari BPN Morowali Utara dan pada saat itu ada informasi dari oknum BPN yang menyampaikan peta kepada kepala Desa. Dan saat itu pihak kepala Desa mengetahui ada tanaman di luar HGU no. 0029 Desa Lee dan seterusnya membuat surat untuk menghentikan kegiatan dan larangan panen kepada PT.SPN.
  • Bahwa berdasarkan nilai aset untuk areal tahun tanam 2013 seluas kurang lebih 11.5 Ha senilai Rp. 613.261.096 (enam ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah).
  • Bahwa setelah kami melakukan diskusi dengan Jaksa Pengacara Negara, di Cabang Kejaksaan Morowali Utara pada saat pertemuan disampaikan agar pimpinan PT.SPN perlu kehati hatian dalam pengambilan keputusan agar tidak melanggar hukum dalam proses pengamanan aset tanaman yang tercatat sebagai aset negara, walaupun areal tersebut di luar HGU.

“Demikian hal hal yang bisa kami sampaikan untuk mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang agar diketahui secara luas, makasih,” tutup Kabag operasional. PT SPN. Wisetyo Sasongko. CHEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here