Ini Penjelasan Mantan Sekkab Touna Yang Menolak Dilantik Sebagai Kadis Oleh Bupati

0
Foto: Taslim DM Lasupu

TOUNA, POSONEWS – Heboh, mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pemda Tojo Unauna Taslim DM Lasupu menolak jabatan Kepala Dinas.

Taslim yang dicopot sebagai Sekda oleh Bupati Touna Moh Lahay pada 18 Mei 2021 lalu itu sempat digeser sebagai staf Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian & Pengembangan Daerah.

Namun pada Rabu (3/11) lalu dia ditunjuk Bupati Touna Moh Lahay sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- Advertisement -

Namun, saat pelantikan serentak bersama pejabat eselon IV dan III yang digelar dihalaman Kantor Bupati, Taslim tak menghadiri pelantikan.

Maka secara otomatis, jabatan yang diembankan kepada Taslim batal demi hukum. Hal ini seperti yang diungkapkan, Pj Sekda Touna Syarif Lasawedi yang dihubungi via telefon.

“Beliau (Taslim-red) tidak menghadiri pelantikan, berarti tidak mengikuti pengambilan sumpah jabatan dan penandatangaman berita acara, jadi jabatannya batal, padahal Pemda sudah berikan undangan dan diterima langsung olehnya,” singkat Syarif.

Menanggapi hal itu, Taslim merasa perlu memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran dirinya saat pelantikan tersebut.

“Terkait pelantikan pejabat oleh Pemda. Maka, saya merasa perlu menyampaikan klarifikasi terkait polemik ketidakhadiran saya. Tentu kalau saya bicara hal ini, maka saya akan bicara dari awal ketika saya dinonaktifkan sebagai Sekda oleh Bupati Touna,” beber Taslim belum lama ini.

Menurutnya, pemberhentian dirinya sebagai Sekkab adalah inprosedural dan menyalahi aturan. Meski begitu, dirinya sebagai ASN menerima karena itu adalah hak preogratif bupati.

“Setelah dinonaktifkan dari Sekkab saya ditempatkan sebagai staf Bappeda. Kemudian beberapa bulan kemudian saya dipanggil untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Perizinan,” paparnya.

Pengangkatan sebagai kepala dinas itu, jelasnya, sebagai ketentuan normatif dan suatu langkah yang sudah benar dilakukan oleh Pemda, karena memang jika tidak ada lagi jabatan karena hanya satu jabatan di kabupaten.

“Kalau memang saya tidak dikembalikan lagi di hak saya semula, minimal turun satu tingkat, itu sudah sesuai regulasi, tapi saya punya hak untuk menerima atau tidak,” jelasnya.

Dari sisi pemerintahan daerah, kata Taslim, kalau Pemda tidak memberi jabatan ke eks Sekda, maka Komisi Aparatur Spil Negara (KASN) tidak akan memberikan beberaoa hak dari Pemda. Misalnya, kalau ada seleksi pimpinan pratama harus ada lelang. Maka KASN tidak akan memberi rekomendasi, karena tidak mengindahkan.

“Tapi dengan telah ditunjuk saya sebagai kepala dinas, sehingga nanti jika Pemda melakuka lelang jabatan tidak ada masalah karena Pemda telah mengindahkan meski saya tidak mau menerima jabatan,” jelasnya.

Lanjut Taslim, secara pribadi dirinya tidak menerima hak sebagai kepala dinas karena merasa tidak nyaman bekerja.

“Jika saya menerima jabatan itu, saya sebagai bekas pimpinan ASN tidak akan nyaman bekerja, karena secara psikologi Pemda tidak menerima, karena yang dilakukan Pemda hanya memenuhi ketentuan normatif itu,” bebernya lagi.

Apalagi jika berpikir untuk kepentingan pribadi, dapat tunjangan, tapi itu dilakukan. Alasannya, banyak juga ASN jadi korban.

“Begitu banyak ASN jadi korban diberhentikan dan ditempatkan ke daerah terpencil yang alasan tidak medasar, kalau saya menerima jabatan itu, bagaimana dengan mereka, sehingga saya tidak mau menerima, apalagi masih jiwa korsa ASN yang harus terus saya pupuk, bahwa kita benar- benar senasib seperjuangan,” kuncinya. (Bn/MS)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here