Hari Pangan Sedunia Momentum Bagi Perempuan Rebut Kembali Kedaulatan Pangan

0
219

PosoNews.id, Poso- Solidaritas Perempuan (SP) Sintuwu Raya Poso bersama perempuan pejuang kedaulatan pangan asal Desa Kuku dan Desa Saojo, menjadikan Hari Pangan Sedunia sebagai momentum untuk merebut kembali kedaulatan pangan perempuan yang telah di rampas untuk kepentingan investasi dan perdagangan bebas.

Badan Eksekutif Komunitas Nia Sudin menuturkan, bahwa situasi hari ini perempuan petani di Poso banyak mengalami persoalan. Yaitu dengan adanya program-program pemerintah di bidang pertanian seperti penyeragaman bibit yang menjadikan perempuan petani tidak lagi dapat memproduksi pangan lokal yang jauh lebih sehat dan enak.

“Tidak hanya itu, adanya beberapa perusahaan skala besar yang telah beroprasi di Poso juga mengancam pangan perempuan di Desa Kuku dan Saojo. Berbagai program dan kebijakan pemerintah justru membuat perempuan semakin tidak berdaulat dan terpinggirkan dalam mengelola sumber kehidupannya,” kata Nia kepada media ini, Sabtu (16/10/2021).

Sementara itu, lanjut Nia, perempuan tidak pernah di libatkan dalam penyusunan dan perencanaan program maupun penyusunan gagasan. Perempuan hanya dilibatkan dalam pelaksaannya.

Olehnya, dampak dari adanya program ini perempuan petani tidak bisa menentukan benih apa yang akan ditanam. Benih hibrida yang diberikan pemerintah tidak bisa dibudidayakan lagi oleh petani, karena dalam penggunaanya membutuhkan pupuk kimia. Sementara benih lokal dimiliki petani secara turun-temurun sudah mulai hilang.

“Situasi ini semakin mengancam perempuan dan sumber-sumber kehidupannya. Perempuan akan kehilangan kedaulatannya atas pangan yang berakibat hilangnya sumber penghidupan perempuan,” tukasnya.

Disisi lain sambung Nia, pemerintah Poso melalui Dinas Pertanian melakukan pencanagan gerakan olah lahan, tanam perdana padi sawah untuk mewujudkan Poso yang sejahtera.

Pangan yang diliberalisasi dan diindustrialisasi menjadikan pangan hari ini hanya dilihat sebatas pada peningkatan produksi yang berorientasi pada agrobisnis, padahal petani perempuan khususnya di Desa Saojo dan Desa Kuku adalah produsen pangan kecil.

Pemerintah menginginkan petani sejahtera namun banyak persoalan petani yang belum terselesaikan. Bagaimana perempuan petani bisa sejahtera dengan pangannya, sedangkan hari ini program program pemerintah tidak berpihak pada kedaulatan pangan khususnya pangan perempuan, ditambah lagi adanya aktifitas perusahaan yang merampas kedaulatan pangan perempuan.

“Aktifitas perusahaan harusnya tidak merampas pangan perempuan, pangan adalah hak dasar manusia dan perempuan berhak untuk berdaulat atas pangannya,” tandasnya.(NS/ISQ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here