Pemkab Morut Konsultasi Publik Raperda Tenaga Kerja Asing dan Pariwisata

0
218
Foto: Kegiatan konsultasi Raperda dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dan penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Morowali Utara, Jumat (20/8/2021) (Ist)

MORUT, POSONEWS – Pemda Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) melasanakan konsultasi publik  terkait penyusunan naskah kajian akademik atas dua rancangan perda kab Morut yg mengatur tentang raperda dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dan Raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Konsultasi publik  dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bapellitbangda Kabupaten Morowali Utara dengan peserta dan waktu yang dibatasi. Pembatasan itu mengingat masih mewabahnya Covid-19 dan dilaksanakan sesuai proses yang ketat, Jumat (20/8/2021).

Dalam sambutannya  Kadis Nakertrans Jamaludin mengatakan, konsultasi ini dilaksanakan untuk mendapat masukan, saran atau koreksi dari berbagai pihak sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Regulasi dinilai penting karena Morowali Utara menjadi salah satu daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah yang diramaikan oleh hadirnya investasi pertambangan yang dibarengi oleh tenaga kerja asing.

Ditambahkannya, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan rancangan yang telah disusun guna mendapatkan data, masukan maupun saran dalam rangka penyempurnaan materi muatan Raperda sebelum ditetapkan menjadi Perda yang akan berlaku di Kabupaten Morowali Utara.

Konsultasi Publik atas penyusunan Raperda merupakan bagian dari amanat Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018.

Selanjutnya dalam kesempatan itu pula Kepala Bagian Hukum Kabupaten Morowali Utara Betsi Pombalawo SH mengatakan, data masukan dan saran yang diterima dalam pertemuan tersebut akan menjadi catatan penting untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam pengkajian dan penyempurnaan materi muatan Raperda.

“Setelah penyempurnaan Raperda, tahapan selanjutnya nanti akan dilakukan pembahasan di tingkat Bapemperda DPRD, dan akan dilanjutkan pada tahap evaluasi di tingkat provinsi, sebelum ditetapkan menjadi Perda,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Nakertrans Morut Jamaludin Sudin, Kabag Hukum Morut Betsi Pombalawo SH,  anggota dari Bapemperda DPRD Morut Yanto Baoli dan Gina Silvia Togalami, Kabid Pariwisata, kepala perangkat daerah terkait, pihak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing dan tokoh masyarakat, perwakilan kades, perwakilan masyarakat sadar wisata (Masata) dan pemerhati wisata lainnya. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kadis Nakertrans selaku instansi pengusul Raperda dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dan Kadis Pariwisata yang diwakili oleh salah satu Kabidnya. Nara sumber utama lainnya, Salam dari Propinsi Sulteng selaku penyusun naskah kajian akademik dan Raperda dari Lembaga Penelitian Kajian Hukum dan Perundang Undangan Sulteng. CHEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here