Mantan Kades Katu Dituntut 5,5 Tahun Penjara

0
287
Foto: Sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Dana Desa Katu Kabupaten Poso yang digelar di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/Palu pekan lalu (Dok.TMG)

PALU, POSONEWS – Mantan Kepala Desa (Kades) Katu, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Ferdinan Lumeno dituntut 5 tahun dan 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ferdinan Lumeno didakwa merugikan negara Rp. 623,6 juta dalam dugaan korupsi penyalahgunaan APB-Des 2019, Desa Katu.

Selain pidana penjara terdakwa membayar pidana denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti Rp623, 6 juta, subsider 2 tahun dan 9 bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.”

Demikian tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasyim pada sidang secara virtual dipimpin ketua Majelis hakim Muhammad Djamir di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Rabu pekan lalu.

Dalam tuntutanya, JPU Hasyim menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen dari angka 1-49 dikembalikan kepada pemerintah Desa Katu. Angka 50-55 berupa sejumlah uang dan satu unit mobil Toyota Avanza dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan sebagai sebahagian uang pengganti dibebankan kepada terdakwa.

Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan pada sidang pekan depan.

Sesuai dakwaan, Hasyim menguraikan, berdasarkan APB-des 2019 Desa Katu sejumlah Rp. 1,5 miliar dengan rincian dana desa (DD) Rp. 900,2 juta, alokasi dana desa (ADD) Rp.534,7 juta, bagi hasil pajak Rp.19,8 juta, pendapatan lain Rp.60,4 juta.

Dalam APB-Des tersebut terdapat kegiatan fisik antara lain, pembangunan jembatan gantung 35 m Rp.318,4 juta, pembangunan plat deucker dua unit Rp.23 juta, pembangunan rabat beton 150 m dan 50 m sejumlah Rp.104,9 juta, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1.200 meter sejumlah Rp.338,3 juta.

Untuk kegiatan tersebut telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan fisik telah dilaksanakan 100 persen.

Padahal kenyataannya, sebagian tidak dikerjakan (fiktif). Pembangunan jembatan gantung dan pembangunan jalan usaha tani tidak ada fisiknya, pembanguna dua unit plat deucker tidak sesuai RAB, pembangunan rabat beton hanya dikerjakan 151 meter.

Keseluruhan dana tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebaliknya malah dipergunakan pribadi atau keperluan lain oleh terdakwa. (tri media group)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here