POSONEWS, Morut – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara (Morut), melaksanakan sosialisasi dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Hal itu dilakukan untuk mendorong angka pasrtisipasi masyarakat di Pilkada mendatang.
Giat yang dilaksanakan digedung tepo asa aroa, Kamis (20/08/2020) itu, bertajuk “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Kepada Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat”.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber yang kredibel pada bidangnya. Yakni, Komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden, Kapolres Morut, AKBP Bagus Setiyawan, Drs H Jasman Lamole, Bawaslu Morut, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Anggota Komisioner KPU Provinsi, Sahran Raden mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menghadapi Pilkada serentak di tahun ini.
Selain itu kata Dia, sosialisasi ini juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilih serta meningkatkan kesadaran hak sipil dalam perpolitikan.
“Sehingga semua itu akan terjamin kesejahteraan dalam pemilihan. Dan dalam pelaksanaannya nanti tetap menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.
Dipaparkannya, berdasarkan catatan partisipasi Pemilu 2019 di Sulteng mencapai 83,90 persen. Morut masuk pada urutan ke 6 dengan presentase 84 persen setelah Banggai Laut 84,74 persen.
Adapun kata Sahran, dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini akan banyak tantangan yang di hadapi. Misalnya, politik identitas. Agama bisa saja dieksploitasi untuk mobilitas politik.
“Agama masih dijadikan sebagai formalisme politik dalam pemilu dan demokrasi, penggunaan simbol-simbol agama dalam kegiatan politik beberapa tahun terakhir terjadi lantaran praktik polotik di Indonesia tak lagi mengedepankan nalar atau adu gagasan, dunia politik lokal dianggapnya telah dibawa segelintir elit ke arah pertarungan rasa,” tukasnya.
Oleh karena itu, para tokoh agama maupun masyarakat disini bisa mengambil bagian dalam Pilkada. Sehingga, dapat menekan jiwa demokrasi tanpa di pengaruhi politik uang dan politik identitas yang mengatasnamakan agama, suku dan ras. (CHEM).
