POSONEWS.ID – Tetap dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh ketua komisi 1, Yopi Sabara pada Rabu (4/12/2024) malah memperkeruh kondisi politik yang ada di Kabupaten Morowali. Hal ini juga menimbulkan respon masyarakat yang melaksanakan demonstrasi menolak RDP.
Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sadhak Husain ZA menyatakan bahwa RDP yang dilaksanakan hari ini Mall Prosedural karena tidak melibatkan anggota komisi I lainnya. Yang lebih parahnya Bawaslu ikut dihadirkan.
“Isi surat undangannya pun terkesan provokatif dan melenceng dari tugas pengawasan DPR. Untuk itu, Kami dari Fraksi Golkar dengan tegas menolak RDP yang Kami anggap sarat kepentingan,” tegas Sadhak.
Di sisi lain, Anleg Komisi I dari Fraksi Partai Perindo walkout dari RDP karena tidak setuju dihadirkan Bawaslu yang terkesan adanya upaya intervensi DPRD terhadap pengawasan pemilu.
Menurut ketua Fraksi Partai Perindo yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Morowali, Putra Bonewa, keputusan Walkout dari RDP tersebut karena mereka merasa bahwa agenda yang akan dibahas di RDP ini cenderung menguntungkan pihak tertentu.
“Kami merasa bahwa RDP ini dipaksakan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak dilibatkan dalam proses persiapan dan tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa mengambil keputusan dengan bijak,” tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Morowali ini mengatakan bahwa Walkout tersebut dilakukan karena pelaksanaan RDP oleh komisi I tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keterbukaan.
“Hadirnya Bawaslu dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD ini, justru memperlihatkan ada kepentingan kelompok yang ingin mengintervensi penyelenggara dan pengawasan Pilkada Morowali 2024,” tutupnya. DRM
