JAKARTA, POSONEWS.ID – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido dan sejumlah bupati se-Sulawesi Tengah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026) pagi.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sarana dan prasarana kesehatan, kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta percepatan program nasional penanggulangan tuberkulosis (TBC), khususnya di wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyampaikan berbagai kebutuhan di lapangan, mulai dari kondisi fasilitas kesehatan, ketersediaan peralatan diagnostik, kebutuhan tenaga dokter spesialis, hingga dukungan pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan.
Bupati Delis hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Morowali Utara Arif Paskal Pokonda, SST, M.Kes.
Kehadiran kepala daerah dan jajaran teknis kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan serta program Kementerian Kesehatan.
“Kami ingin memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah, khususnya wilayah yang memiliki tantangan akses dan geografis, benar-benar masuk dalam perencanaan pemerintah pusat. Karena pelayanan kesehatan tidak bisa disamaratakan tanpa melihat kondisi masing-masing daerah,” kata Delis dalam audiensi tersebut.
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah percepatan penanggulangan TBC.
Pemerintah pusat kini mendorong perubahan pendekatan dari sekadar menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan menjadi penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak erat dan skrining.
Kementerian Kesehatan pada 2026 menargetkan pelacakan kontak erat pasien TBC dilakukan secara menyeluruh.Program tersebut dipetakan pada 53.335 lokus di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi, dengan dukungan pemeriksaan rontgen serta tes diagnostik cepat.
Wamenkes Benjamin sebelumnya juga menegaskan bahwa pelacakan kontak harus menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan TBC.
Kontak erat yang belum sakit dapat diberikan terapi pencegahan, sementara mereka yang terdiagnosis segera mendapatkan pengobatan.
Dalam audiensi bersama kepala daerah se-Sulteng, kebutuhan alat diagnostik juga menjadi pembahasan.
Kementerian Kesehatan merencanakan distribusi Genexpert, portable X-ray, serta perangkat skrining cepat ke daerah, termasuk dukungan operasional dan penguatan tenaga radiografer.
Bagi daerah dengan wilayah yang luas dan akses antarkawasan yang tidak selalu mudah seperti Morowali Utara, penguatan kemampuan diagnosis di tingkat pelayanan dasar dinilai penting untuk memperpendek waktu penemuan kasus dan penanganan pasien.
Selain TBC, pembahasan juga mencakup kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang masih membutuhkan rehabilitasi, penambahan peralatan, serta penguatan tenaga kesehatan.
Sejumlah daerah menyampaikan kebutuhan peningkatan kapasitas puskesmas dan rumah sakit, termasuk pemenuhan persyaratan pelayanan agar mutu dan klasifikasi rumah sakit tetap terjaga.
Pada sisi sumber daya manusia, Kemenkes mendorong percepatan pendidikan dokter spesialis melalui program Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Pembukaan program pendidikan spesialis di Universitas Tadulako menjadi salah satu peluang untuk memperkuat ketersediaan dokter spesialis di Sulawesi Tengah.
Skema tersebut juga diarahkan agar putra-putri daerah yang memperoleh pendidikan spesialis dapat kembali memberikan pelayanan di daerah asal.
Pemerintah daerah diminta menyampaikan kebutuhan spesialis secara lebih terukur agar kuota pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
Audiensi juga membahas perencanaan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan yang akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 dan diproyeksikan meningkat skalanya pada 2028.
Kebutuhan anggaran pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan secara nasional disebut sangat besar. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat data kebutuhan serta dokumen pendukung agar perencanaan anggaran pusat dan daerah dapat disusun secara lebih tepat.
Selain pembangunan fisik, pembahasan mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik.
Verifikasi kebutuhan dan kelayakan daerah dijadwalkan berlangsung pada Oktober-November sebagai bagian dari proses penentuan alokasi.
Delis menilai koordinasi sejak tahap perencanaan penting agar kebijakan yang dirancang pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami berharap komunikasi pusat dan daerah semakin kuat sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, program yang turun ke daerah bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah dalam melaksanakannya,” ujar Delis.
Pertemuan juga menyoroti pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan pentingnya integrasi data lintas sektor.
Integrasi dengan Dukcapil, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, PUPR, serta sektor terkait dinilai dapat membantu proses verifikasi data sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pendekatan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menemukan penyakit tidak menular maupun penyakit menular, termasuk TBC, secara lebih dini.
Dalam konteks Sulawesi Tengah, penguatan kapasitas laboratorium regional juga menjadi salah satu kebutuhan yang dibahas. Pengembangan fasilitas laboratorium di Palu dinilai dapat mengurangi ketergantungan pengiriman spesimen ke wilayah yang lebih jauh.
Penguatan kapasitas diagnostik, termasuk pemeriksaan mikrobiologi dan layanan penunjang lainnya, diharapkan mempercepat proses diagnosis dan mengurangi beban logistik dalam penanganan pasien.
Bagi kabupaten dengan kondisi geografis yang menantang, kemampuan melakukan pemeriksaan sedekat mungkin dengan lokasi pasien menjadi faktor penting dalam mempercepat pelayanan.
Dari pertemuan tersebut, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan data kebutuhan fasilitas, peralatan dan tenaga kesehatan, termasuk daftar kebutuhan dokter spesialis untuk pengajuan program PPDS.
Untuk program TBC, penguatan pencatatan dan pelaporan juga menjadi perhatian. Kemenkes menemukan masih adanya kasus pasien yang telah memperoleh obat tetapi belum tercatat secara baik dalam sistem.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi akurasi data nasional dan perencanaan program.Karena itu, pencatatan setiap pemeriksaan, diagnosis dan pengobatan diminta dilakukan secara konsisten oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
Bagi Morowali Utara, audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pembangunan sektor kesehatan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat akses, peralatan diagnostik, tenaga kesehatan, sistem rujukan, serta kemampuan mendeteksi penyakit sejak dini.
Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan penguatan layanan kesehatan primer dan percepatan eliminasi TBC sebagai agenda penting.
Indonesia masih menghadapi beban TBC yang tinggi dan pemerintah menargetkan eliminasi TBC pada 2030.
Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hasil audiensi diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui penguatan data, distribusi alat kesehatan, pemenuhan tenaga spesialis, serta percepatan program penemuan dan pencegahan TBC di daerah.(*/CHEM)
