POSONEWS.ID – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Poso meluncurkan inovasi TOP PRIORITAS POSO (Transformasi Belanja Daerah Berbasis Tematik Prioritas Unggulan).
Program ini disiapkan untuk memperkuat efektivitas belanja daerah agar lebih fokus mendukung agenda pembangunan prioritas.
Inovasi tersebut menjadi langkah strategis BKAD dalam mendorong pengelolaan anggaran yang terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan pembangunan. Melalui pendekatan tematik, setiap alokasi belanja diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
TOP PRIORITAS POSO dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, penyusunan Pedoman Belanja Tematik Program Prioritas Daerah sebagai acuan penganggaran yang lebih tepat sasaran.
Pilar kedua berupa pengembangan Dashboard Keuangan Belanja Tematik yang memungkinkan pemantauan realisasi anggaran dan capaian program secara cepat, akurat, serta berbasis data. Sementara pilar ketiga adalah Forum Pembelajaran Bulanan Tematik (FPBT) sebagai ruang koordinasi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas perangkat daerah.
Kepala BKAD Kabupaten Poso, Rulya Alamrie, SH., M.Si mengatakan, inovasi tersebut merupakan upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. “TOP PRIORITAS POSO bukan sekadar proyek perubahan, melainkan fondasi baru dalam tata kelola belanja daerah yang lebih strategis, adaptif, dan berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (5/8).
Menurut Rulya, penguatan sistem pengelolaan anggaran menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
“Melalui inovasi ini Pemerintah Kabupaten Poso berharap pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, efisien, dan mampu mempercepat pencapaian visi Kabupaten Poso Makin Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang dan Wakil Bupati H. Soeharto Kandar, TOP PRIORITAS POSO diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola keuangan dan aset daerah yang modern, transparan, serta berorientasi pada hasil pembangunan. (**)
