POSONEWS.ID – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyoroti polemik krisis keuangan yang melanda Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut).
Dan ironisnya lagi sekretaris daerah Morut Musda Guntur “melempar kesalahan” ke pemerintah provinsi Sulteng dengan mengkambing hitamkan belum terealisasinya dana transfer daerah atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Macetnya DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) senilai Rp 27 Miliar dari provinsi telah memicu penundaan pembayaran proyek kontraktor senilai Rp 23 Miliar termasuk gaji perangkat desa.
Legislator PKB asal daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara ini mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pola penyusunan anggaran mereka.
Menurut Safri, perencanaan anggaran daerah harus disusun berdasarkan potensi pendapatan yang benar-benar dapat direalisasikan, bukan sekadar asumsi optimistis.
“Kami mengingatkan Pemkab Morut untuk lebih realistis dalam menargetkan potensi pendapatan. Jangan sampai mematok belanja yang tinggi tanpa didukung oleh kepastian realisasi penerimaan. Akibatnya, ketika target meleset, masyarakat dan pihak ketiga yang dirugikan karena kas kosong,” ujar Safri, pada Senin (16/3/2026).
Lebih lanjut, Safri juga menyentil ketergantungan pemerintah daerah yang masih sangat tinggi terhadap dana transfer dari pusat maupun provinsi.
Ia meminta Pemkab Morut untuk mulai jemput bola dalam meningkatkan kemandirian fiskal.
“Pemkab Morut harus kreatif dalam mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru. Jangan hanya duduk manis mengandalkan transfer pusat atau bagi hasil provinsi,” tegasnya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Morut ini, ketergantungan berlebihan terhadap dana transfer akan membuat daerah rentan mengalami tekanan keuangan ketika terjadi keterlambatan penyaluran atau realisasi pendapatan tidak mencapai target.
“Kalau struktur pendapatan terlalu bergantung pada transfer, begitu ada keterlambatan seperti ini dampaknya langsung terasa, bahkan sampai mengganggu pembayaran proyek maupun hak aparatur desa,” beber Safri.
Dikutip di trustsulteng.com pemerintah Kabupaten Morowali Utara menghadapi tekanan keuangan setelah dana bagi hasil pajak BBMKB dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diperkirakan sekitar Rp 27 Miliar hingga kini belum terealisasi.
Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, Musda Guntur, menjelaskan kondisi tersebut membuat sejumlah kewajiban pemerintah daerah belum dapat dibayarkan, termasuk tagihan proyek kontraktor yang nilainya mencapai sekitar Rp 23 Miliar. EKO
