POSONEWS.ID – Memasuki hari ke tiga masa tahapan pencalonan DPRD Poso belum ada satu pun partai politik (Parpol) yang mengajukan dokumen persyaratan bakal calon legislatif di KPU Poso.
Hal itu di ungkapkan Divisi Pengawasan dan Parmas Bawaslu Poso, Helmi Mongi, dari hasil pengawasannya, Rabu (3/5/2023).
Padahal, pihaknya sebelumnya sudah berkoordinasi secara aktif dengan pihak KPU Poso dan menyurati semua Parpol, terkait pelaksanaan tahapan pendaftaran selama 14 hari kedepan, terhitung mulai 1-14 Mei 2023 mendatang.
“Tentunya pengawasan yang kita lakukan ini untuk meminimalisir kemungkinan adanya potensi sengketa saat pengajuan dokumen bakal calon anggota DPRD di KPU Poso,”
Selain melakukan pengawasan, kata Helmi, pihaknya juga mengingatkan Parpol terkait regulasi yang ada pada PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten.
Diketahui, dari hasil pengawasan yang dilakukan selama beberapa hari, ternyata Parpol masih terkendala dengan aktivasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Dimana ungkap Helmi, sebagian Parpol, surat aktivasi Silon ditarik ke RI atau ditarik ke provinsi, jadi aktivasi tersebut yang lambat bukan dari pihak KPU Kabupaten Poso.
“Olehnya, saya berharap dengan batas pendaftaran selama 14 hari itu, semua Parpol bisa memaksimalkan waktunya untuk melakukan pendaftaran. Itu pun pada tanggal 14 nanti batas waktu hanya sampai pukul 23.59 wita,” tuturnya.
Terkait masa pendaftaran yang dinilai cukup singkat itu, Bawaslu meminta KPU Poso agar semaksimal mungkin untuk bisa menerima seluruh calon pendaftar, termasuk mengantisipasi jika parpol secara bersamaan mendatangi kantor KPU untuk melakukan pendaftaran.
Sementara, pihak Bawaslu Poso menerjunkan sedikitnya empat orang staf untuk standby melakukan pengawasan di kantor KPU Poso untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan pencalonan anggota DPRD Poso berjalan aman, lancar dan tertib.(ISQ)
