DPRD Minta Pemkab Poso Hitung Kembali Kebutuhan BBM Bersubsidi

0
129
Foto: Ketua DPRD Poso Sesi KD Mapeda

POSONEWS.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Poso dengan menghadirkan pihak eksekutif menyikapi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ketersediaan stok BBM bersubsidi di Kabupaten Poso, digelar pada awal pekan kemarin.

RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Poso Sesi Mapeda tersebut berlangsung tertutup di ruang sidang paripurna.

Usai RDP tersebut, Ketua DPRD Poso Sesi Mapeda pada sejumlah wartawan menyampaikan bahwa rapat tersebut menghadirkan Bupati Poso bersama Forkominda serta kepala OPD terkait, yang membahas soal
terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi dan solusinya.

”Oleh karena itu kami tadi mengundang Pemda Poso, Forkominda untuk duduk bersama dalam RDP. Dengan harapan agar persoalan kelangkaan BBM di Poso bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan terintegrasi. Pemda Poso sebagai leading sektor penyaluran BBM bersubsidi nantinya dibackup oleh aparat keamanan khususnya Polri/TNI dan Kejaksaan,’’ ungkap Sesi KD Mapeda.

Ditambahkannya, dalam RDP berakhir dengan melahirkan rekomendasi yang tertuang dalam empat point penting agar secepatnya ditindaklanjuti oleh Pemda Kabupaten Poso.

Keempat point penting rekomendasi yang dimaksud diantaranya, meminta kepada Pemda Poso melakukan verifikasi dan menghitung kembali jumlah kuota BBM bersubsidi yang sesuai dengan kebutuhan agar tepat sasaran.

Selain itu meminta Pemda Poso untuk membuat mekanisme pendistribusian BBM besubsidi yang ketat, dengan harapan kuota BBM yang diterima, bisa tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Seperti petani, nelayan serta beberapa jasa umum lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat umum tidak ikut terganggu.

Kemudian, Pemda Poso nantinya dalam pendistribusian BBM agar dibackup penuh oleh TNI/Polri serta Kejaksaan, guna menghindari adanya pelanggaran hukum atau resiko lainnya yang tidak diharapkan.

“Poin terakhir yang tertuang dalam rekomendasi bahwa DPRD Poso akan melakukan pengawasan penuh terhadap kinerja Pemda Poso selama satu bulan kedepan. Apakah ada perubahan yang signifikan dari kondisi yang carut marut seperti sekarang ini terkait kelangkaan BBM bersubsidi, seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat selama ini, atau tidak,” ungkap Sesi Mapeda.

Meski tidak tertuang dalam empat point rekomendasi tersebut, namun sejumlah anggota DPRD Poso yang turut hadir saat itu berencana membentuk tim Pansus terkait adanya kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Poso menyusul kenaikan harga. ULY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here