DPRD Morut Terima Raperda LKPj Bupati Tahun Anggaran 2021

0
96
Foto: Rapat paripurna DPRD Morowali Utara Bersama Bupati terkait Raperda LKPj tahun anggaran 2021 (Semuel)

POSONEWS.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 usul Bupati telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Morowali Utara untuk menjadi Perda. Persetujuan bersama tersebut tertuang dalam rapat paripurna DPRD Morut  di Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara , Selasa (19/7/2022).

Rapat yang dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Morowali Utara, Hj Megawati Ambo Asa S, IP, yang didampingi oleh Sekretaris dan Wakil Ketua 2 juga turut hadiri oleh Bupati Morowali Utara dr Delis Julkarson Hehi, bersama Sekda Ir.Musda Guntur beserta para anggota DPRD dan perwakilan OPD terkait.

Sekretaris DPRD Kabupaten Morowali Utara Mislihaty A. Peoea, SS. MM saat membacakan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang lalu. Raperda ini merupakan pertanggungjawaban keuangan yang memuat unsur-unsur pelaporan.

Meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar,  laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) diperoleh sejumlah laporan. Laporan realisasi anggaran dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021. Pendapatan Rp 1.085, 560.361.898,74.belanja daerah Rp 1.011.529.455.348,44.

“Surplus/defisit Rp 74.030.906.550,30, pembiayaan penerimaan Rp 8.308.224.919,64, pembiayaan pengeluaran Rp  00,0. Pembiayaan netto Rp 8.308.224.919,64.dan  silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) Rp 82.339.131.469.94,” katanya.

Dari hasil pembahasan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) adalah

1. Hasil pembahasan badan anggaran dan TAPD jumlah sisa anggaran Tahun 2021 sebesar 52.995.463.772.76

2. Bupati segera membentuk tim pemantauan orang asing diperusahaan yang ada dikabupaten Morowali utara.

3. Bupati segera mungkinmenindak lanjuti rekomendasi BPK terkait potensi pendapatan daerah di sektor PBG dan membentuk tim satgas perhitungan dan penagihan kembali persetujuan bangunan gedung(PBG)dan galian C ,sebagai respon terhadap rekomendasi BPK.

4. Meminta bupati segera menindaklanjuti kewajiban perpajakan dan retribusi Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,  dari sektor perusahaan kelapa sawit yang merupakan potensi besar pendapatan asli daerah. 

Meski disetujui, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Morowali Utara  dengan beberapa masukan dan saran. Diantaranya, pemerintah daerah agar lebih memperhatikan sumber-sumber pendapatan daerah dan inventarisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal, salah satunya retribusi daerah.

Selanjutnya, memperhatikan selama ini banyak pembangunan fisik yang kualitas pekerjaannya kurang baik, maka diharapkan kepada Bupati Morowali Utara Untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah yang menangani dan mengawasi pembangunan fisik baik yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan/penunjukan pelaksanan dan pengawasan serta harus lebih selektif, dan diharapkan untuk menindaklanjuti proses temuan BPK, dan segera menyelesaikan utang di tahun 2021. 

“Diucapkan terimah kasih kepada pemerintah daerah dalam proses tata kelola pemerintahan Kabupaten Morowali Utara telah dijalankan dengan sebaik baiknya sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang cukup baik. Salah satunya ditandai dengan diraihnya kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, semoga bisa dipertahankan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Morowali Utara dr Delis julkarson hehi,  dalam sambutannya mengatakan, persetujuan bersama DPRD merupakan rangkaian akhir dari pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan. 

Merespon pendapat dan saran anggota DPRD Delis mengungkapkan,

“Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi supaya dalam dua minggu ke depan fokus mengurus pendataan TKA. Biar tinggal terus di Jakarta dalam dua minggu ke depan tidak apa-apa, yang penting urusan pendataan TKA ini tuntas,” kata Bupati Delis dalam Rapat Paripurna.

Delis lebih lanjut mengatakan bahwa oleh karena tuntutan pembangunan, maka daerah ini masih membutuhkan penggunaan TKA.

“Namun demikian, penggunaan TKA ini juga harus memberikan kontribusi dalam penerimaan daerah melalui Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA),” ujarnya.

Sektor pembangunan yang paling banyak menyerap TKA di Morut adalah pertambangan nikel, khususnya di lingkungan PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI).

Hanya saja sampai saat ini belum ada data otentik mengenai jumlah TKA yang bekerja di Morut saat ini.

“Kami sudah mengirim lima orang ASN untuk mengikuti kursus penilaian asset, sehingga mulai saat ini kita sudah punya tenaga khusus yang bersertifikat terkait penilaian asset ini,” tandasnya.

Dalam rapat paripurna untuk mendengarkan laporan Badan Anggaran tentang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 itu, Bupati Morut Delis J. Hehi dan Ketua DPRD Morut menandatangani kesepakatan bersama tentang pelaksanaan APBD Morut 2021. CHEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here