Wapres Harapkan Pendirian Mall Pelayanan Publik di Semua Kabupaten/Kota se Indonesia

0
168
Foto: Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu (Dok.Setwapres)

PALU, POSONEWS  – Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB).

Sejak disahkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan yang berkualitas.

Saat ini bahkan telah diperkuat lagi dengan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mendirikan MPP.

“Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki 1  Mall Pelayanan Publik. Harapan saya segera kembangkan dan perluas MPP di semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, ketika memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Jumat (7/1/2022).

Pada rapat tersebut Wapres didampingi Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Wapres mengatakan, dengan adanya MPP maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, karena MPP merupakan  pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang  mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat.

“Kita harus hilangkan stigma dan persepsi birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Wapres menekankan, pembangunan sarana fisik MPP di kabupaten/kota tidak harus menggunakan gedung baru karena perlu biaya besar, tetapi bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital yang mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu PTSP.

Wapres menilai, sejak Reformasi Birokrasi dijalankan intensif dari tahun 2010 sampai sekarang, sudah banyak kemajuan pelayanan publik yang dicapai.

Ke depan semua Pemda diharapkan terus membenahi kualitas kinerja Pelayanan Publik, dengan inovasi layanan.

“Lakukan digital transformation sehingga akses, waktu, biaya dan prosedur pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel,” tegasnya.

Selain MPP, topik yang dibahas dalam rapat adalah pemberdayaan UMKM. Menurut Wapres, sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan.

“Jadi 2024 itu kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara menyeluruh  diturunkan melalui upaya pemberdayaan,” ujar Wapres.

Usai memimpin rapat, Wapres didampingi Menteri Koperasi dan UMKM, Gubernur Sulteng dan Wali Kota Palu meninjau pameran UMKM yang digelar di lantai 1 Kantor Gubernur Sulteng.

Produk-produk yang dipamerkan berasal dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Toli-toli, Buol, Morowali Utara, Morowali, Tojo Una-una, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. (Setwapres-MC/Enos)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here