Kuasa Hukum PE: Diduga Posbakumadin Poso-Tentena Langgar Kode Etik Advokat

0
385

PosoNews.id, Poso- Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Poso-Tentena, diduga telah melanggar kode etik advokat terkait pernyataannya di media online Majalah Varia Advokat edisi (28/10) lalu.

Hal itu disampaikan kuasa hukum PT. Poso Energy (PE), Albert A. Sinay SH dan Muh. Irfan Syarif SH, yang di dampingi Kepala Divisi Humas PT. Poso Energy saat menggelar pres release, Sabtu malam (30/10/2021).

Dalam pemberitaan berjudul “Dugaan Pelanggaran HAM PT. Poso Energy Terhadap Masyarakat Pamona, Sulawesi Tengah” itu, Posbakumadin menuduh Muh. Irfan Syarif sebagai pengacara PT. Poso Energy mengarahkan pembongkaran sejumlah karamba milik warga masyarakat Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso.

“Pernyataan Posbakumadin di media online tersebut sangat tendensius dan menyerang, karena dikeluarkan tanpa dasar dan konfirmasi. Hal itu menurut kami sudah melanggar kode etik advokat,” kata kuasa hukum PT. Poso Energy.

Albert menjelaskan, dalam menjalankan profesi, seorang advokat wajib menjaga kode etik profesi. Dimana kode etik advokat sudah diatur jelas pada pasal 5 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, bahwa hubungan antar sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

Olehnya, kode etik advokat juga mengatur advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. “Itu yang sangat kami sayangkan dari Posbakumadin Poso Tentena,” ujarnya.

Tidak hanya soal dugaan pelanggaran kode etik saja, Albert juga menyayangkan pernyataan Posbakumadin dalam kapasitasnya sebagai Lembaga Bantuan Hukum menuding PT. Poso Energy telah melakukan pelanggaran HAM, karena telah membongkar secara paksa pagar sogili dan pembebasan lahan/tanah milik warga Desa Sulewana.

Padahal, menurut Albert pembongkaran pagar sogili dan pembebasan lahan dilakukan sudah sesuai prosedur dan kesepakatan dengan warga pemilik setelah melalui proses pendataan dan ganti rugi.

“Yang kami sangat sayangkan, Posbakumadin membawa-bawa nama institusi penegak hukum seperti Polisi dan Pengadilan Negeri dalam persoalan lain yang dihadapi PT. Poso Energy. Seperti dalam soal pembebasan lahan warga desa Sulewana. Dimana mereka seakan menuduh pihak perusahaan melakukan pembebasan lahan warga secara ilegal (rekayasa),” ucap Albert.

Seperti diketahui, dalam pernyataan di media online varia advokat.com, Posbakumbadin mengatakan, atas rekayasa pembebasan lahan kemudian perusahaan membawa persoalannya ke pengadilan guna mendapatkan legalitas kepemilikan lahan atau tanah, karena perusahaan tahu mereka selalu dimenangkan pengadilan. Oknum perusahaan dengan tidak sadar mengatakan lebih baik bayar pengadilan yang mana jauh lebih murah dari pada membayar tanah atau lokasi yang diambil. “Pernyataan seperti ini juga sejatinya bentuk pelanggaran HAM,” tuturnya.

Masih dalam pemberitaan yang sama, Posbakumadin Poso Tentena juga mengaitkan kepolisian yang disebutnya selalu mengawal ketat dengan bersenjata lengkap dalam proses pembongkaran paksa Pagar Sogili. “Perkataan ini jelas tuduhan yang sangat sangat salah dan tidak berdasar,” tandas Albert.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here