Aksi Demo di Unsimar Mahasiswa Minta Transparansi Biaya Wisuda

0
302

PosoNews.id, Mahasiswa Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Poso melakukan aksi demo didepan kampus, terkait transparansi biaya pelaksanaan Dies Natalis/Wisuda Sarjana, Senin (20/9/2021).

Ratusan mahasiswa yang dipimpin Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsimar, Mohammad Akbar Bajeber itu, meminta agar pihak kampus merubah rincian biaya wisuda yang terlalu besar nilainya.

“Kami hanya meminta bentuk transparansi pihak kampus serta merubah poin poin yang sudah ditetapkan. Mengingat ekonomi kita sekarang ini semakin parah karena pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dikatakannya, ada beberapa poin tuntutan mahasiswa dalam aksi ini. Yaitu, transparansi dana wisuda, meminta kejelasan pengelolaan dana kemahasiswaan serta meminta rektor untuk mengklarifikasi isu-isu yang telah beredar diluar terkait dirinya, yang dinilai dapat mencederai nama baik universitas.

Ada pun rincian biaya wisuda tersebut, fee universitas sebesar Rp. 500 ribu, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Rp. 425 ribu, sumbangan alumni LP4D Rp. 150 ribu, Cenderamata Rp. 150 ribu, perlengkapan toga mahasiswa (jubah, topi, slayer, kalung, map ijazah) Rp. 275 ribu, paket dokumentasi wisuda Rp. 100 ribu dan biaya operasional wisuda Rp. 1 juta dengan jumlah total Rp. 2,6 juta.

“Yang kami minta disini menurunkan biaya pembayaran sejumlah Rp. 2,6 juta itu. Menurut kami biaya tahun ini semakin tinggi dibanding tahun lalu. Kami juga meminta agar fee universitas, sumbangan LP4D dan biaya Cenderamata seharusnya itu semua dihilangkan saja karena tidak mempengaruhi jalannya wisuda. Itu juga untuk meringankan beban bagi mahasiswa yang akan mengikuti wisuda,” ungkapnya.

Sementara Rektor Unsimar Poso, Dr. Suwardhi Pantih, S.Sos, MM menjelaskan, terkait pembiayaan wisuda ini sebenarnya dari tahun ke tahun tidak ada yang berubah. Hanya saja, diberlakukannya kurikulum baru ini, setiap mahasiswa yang akan sarjana dituntut untuk memiliki SKPI.

“Itu saja sih yang menjadi tambahan pembiayaan. Tahun tahun sebelumnya tidak ada yang namanya SKPI,” jelas Rektor.

SKPI itu sendiri lanjut Rektor, merupakan pendamping ijazah sarjana. Disitu terlampir tentang profesi dan kehalian mahasiswa ketika ia dinyatakan sarjana.

Sedangkan yang dimaksud dengan dana fee, sebenarnya itu dana kontribusi sumbangan para alumni, untuk pengembangan infrastruktur yang ada di kampus Unsimar.

“Karena, di masa pandemi ini tidak ada lagi yang bisa untuk kita harapkan selain dari dana sumbangan tersebut. Dan ini juga bagian dari kontribusi mereka ke kampus ini setelah mereka lulus sarjana,” imbuhnya.

Terkait isu yang beredar, Suardhi tidak membenarkan adanya isu tersebut. Sebenarnya, itu semua dampak dari eksekusi lahan Unsimar, sehingga ada oknum oknum yang tidak merasa puas karena tidak dapat menguasai lahan itu.

“Dengan kekecewaan itulah mereka masuk ke privasi saya, membuat isu isu yang tidak benar di medsos maupun di media elektronik. Dan saya sudah melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan,” tandasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here