MORUT, POSONEWS – Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman Kabupaten Morowali Utara Agung Ponga mengatakan bahwa upaya perbaikan jalan dalam Kota Kolonodale, khususnya ruas jalan Dr Saharjo atau poros Kolonodale-Ganda Ganda, sedang dikoordinasikan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng karena penanganan ruas itu adalah wewenang pemerintah provinsi.
“Kami masih terus koordinasi dengan Dinas Bina Marga Sulteng karena ruas itu masuk jalan provinsi, bukan jalan kabupaten,” kata Agung yang dihubungi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kerusakan jalan poros Ganda Ganda yang dikeluhan warga Kota Kolonodale.
Menurut dia, Dinas Bina Marga Sulteng sebenarnya sudah memprogramkan untuk meningkatkan jalan tersebut pada Tahun Anggaran 2021 ini, namun sampai saat ini belum ada kepastian pelaksanaannya.
Namun begitu, Pemkab Morut terus berusaha mencari ikhtiar agar penanganan jalan rusak di poros Ganda Ganda itu segera tertangani.
“Saya sudah coba menghubungi pihak Kejaksaan untuk konsultasi kemungkinan menggunakan dana APBD Morut untuk meningkatkan ruas jalan Saharjo itu. Namun pihak Kejaksanaan mengatakan tidak tepat karena bisa menjadi temuan,” ujar Agung.
Upaya ini ditempuh karena pada TA 2021 ini, APBD Morut mengalokasikan dana Rp 4 miliar untuk meningkatkan beberapa ruas jalan kabupaten di dalam Kota Kolonodale. Kalau memungkinkan, dana ini nantinya bisa disisihkan sedikit untuk penanganan kerusakan ruas Jalan. Dr Saharjo itu.
Yang pasti kata Agung, Pemkab Morut memberikan perhatian serius terhadap penanganan jalan ini. Karena itu, sejak awal kepemimpinannya, Bupati Morut Delis J. Hehi langsung menemui Gubernur dan Kepala Dinas Bina Marga Sulteng untuk meminta dukungan perbaikan ruas ruas jalan provinsi di Morut seperti ruas Tomata-Pape, Beteleme-Nuha dan Kolonodale-Soyo Jaya-Tayawa (Tojo Unauna).
Bupati Morut Delis J. Hehi meminta masyarakat bersabar menanti perbaikan permanen yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi terhadap ruas Jl. Saharjo, sehingga dana APBD Morut yang terbatas saat ini bisa didistribusikan ke desa desa yang juga banyak menanti perhatian pemerintah kabupaten. (CHEM/MC)
