Tegas, Gus IM: Tanah Hibah Pemprov Untuk Alkhairaat Sudah Lama Dikelola Sebagai Pusat Pendidikan dan Keagamaan

0
259

PosoNews.id, Poso- Sekretaris Komisariat Daerah (Komda) Alkhairaat Kabupaten Poso, Ustadz Ibrahim Ismail, S.Ag., M.HI., menilai gugatan perdata yang diajukan oleh Christina Mbayowo melalui tim kuasa hukumnya kurang tepat.

Karena menurutnya, PB Alkhairaat sudah lama berada di tanah seluas 5,2 hektar melakukan aktifitas belajar mengajar keagamaan.

“Saya sampaikan, bahwa tanah hibah Pemprov Sulteng ke Yayasan Alkhairaat sudah lama dikuasai serta dikelola sebagai pusat pendidikan dan keagamaan,” tegas Gus Im, sapaan Akrab.

Gus Im menganggap gugatan tersebut sangat tidak layak untuk diajukan. Karena, gugatan itu terkesan dipaksakan dan hanya melihat pada sisi subjektifnya saja, namun tidak mempertimbangkan aspek lainnya.

“Sebaiknya, menurut hemat saya pihak penggugat lebih teliti dan cermat dalam menganalisis suatu perkara, patutnya tidak hanya melihat pada aspek bukti tertulis saja, namun juga harus dilihat pada aspek sosiologi dan filosofisnya, sehingga gugatan ini tidak bias,” jelasnya.

Diungkapkannya, bahwa keberadaan tanah itu sebelumnya pernah digugat pada tahun 2020 lalu, oleh Christina Mbayowo, di PN Poso yang kemudian diputuskan tidak dapat diterima.

“Olehnya, PB Alkhairaat berharap banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Salah satunya prinsip harmoni yang harus tetap dijaga. Prinsip harmoni atau pembangunan masyarakat ideal sebagaimana yang menjadi cita cita luhur bangsa kita, yang didalamnya adalah rasa keadilan. Tidak bisa hanya tekstual yang kemudian tidak mempertimbangkan aspek sosiologis, yakni asas manfaatnya dan lebih khusus bagi masyarakat umum,” tandasnya.

Untuk diketahui, sidang mediasi lanjutan perkara gugatan tanah milik PB Alkhairaat yang terletak di Kelurahan Ranononcu, Kecamatan Poso Kota Selatan, yang diajukan Christina Mbayowo, S.Sos., M.Si warga Kelurahan Kawua di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dijadwalkan 14 Juni 2021.

Dalam sidang perdata ini, PB Alkhairaat sebagai tergugat II dan Pemprov Sulteng, sebagai tergugat I.

Selain itu, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Poso sebagai TERGUGAT III.
Bahkan, DPRD Sulawesi Tengah, juga tercatat sebagai tergugat I dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Poso sebagai tergugat II.

Sidang mediasi ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya yang dilaksanakan pada 31 Mei 2021.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here