POSONEWS.ID – Perisai Pemuda Indonesia meminta aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan polisi yang diajukan mantan Bupati Sigi, Irwan Lapatta, terkait polemik pernyataan Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae. Organisasi tersebut menilai proses hukum yang cepat dan objektif penting untuk meredam berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Ketua Perisai Pemuda Indonesia, Muhamad Nazmudin mengatakan, perhatian pemerintah saat ini seharusnya difokuskan pada penanganan dampak gempa yang melanda Kabupaten Sigi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin yang mampu memberikan rasa tenang serta mengajak seluruh elemen bergotong royong dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
Namun demikian, ia menyayangkan polemik yang berkembang dalam sepekan terakhir akibat pernyataan Bupati Sigi yang dinilai berpotensi menggiring opini publik terhadap seseorang, terlebih berkaitan dengan persoalan hukum.
“Pernyataan tersebut akhirnya memicu somasi dan berujung pada laporan polisi yang diajukan oleh Demisioner Bupati Sigi, Irwan Lapatta, sebagai pihak yang disebut dalam pernyataan Bupati Sigi,” kata Nazmudin usai berdiskusi bersama pengurus Perisai Pemuda Indonesia.
Menurutnya, sebagai pejabat publik, setiap pernyataan kepala daerah memiliki dampak yang luas sehingga harus disampaikan secara hati-hati, objektif dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Ia menilai seorang pemimpin harus mempertimbangkan secara matang setiap ucapan yang disampaikan kepada publik karena pernyataan pejabat dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu persoalan.
“Seorang pemimpin harus memahami bahwa setiap ucapannya memiliki konsekuensi. Karena itu, setiap pernyataan harus disampaikan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab,” ujarnya.
Perisai Pemuda Indonesia juga meminta kepolisian memproses laporan tersebut secara profesional dengan mengedepankan seluruh alat bukti yang tersedia sehingga polemik yang berkembang dapat memperoleh kepastian hukum.
Menurut Nazmudin, penyelesaian melalui mekanisme hukum penting agar masyarakat memperoleh kejelasan atas berbagai informasi yang berkembang dan tidak terus terjebak pada dugaan maupun opini yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ia mengingatkan agar polemik tersebut tidak terus berlarut karena berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat. Pasalnya, pihak-pihak yang terlibat merupakan tokoh yang memiliki basis pendukung masing-masing.
“Kami berharap kepolisian dapat bertindak cepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial di masyarakat,” katanya.
Perisai Pemuda Indonesia juga menyoroti pentingnya etika publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi tersebut menilai pejabat negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap, ucapan, dan tindakan yang mengedepankan kepentingan publik, profesionalisme, integritas, transparansi, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak setiap warga negara, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut mereka, dalam kehidupan pemerintahan terdapat perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etika. Tidak semua tindakan yang tidak melanggar hukum dapat dibenarkan secara etika. Oleh karena itu, setiap pejabat publik diharapkan mampu menjaga tutur kata dan menyampaikan informasi secara akurat, terutama ketika menyangkut nama atau kehormatan seseorang yang belum memperoleh kepastian hukum.
Perisai Pemuda Indonesia berpendapat bahwa penggunaan forum resmi untuk menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap seseorang dapat memunculkan persoalan etika publik apabila tidak didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, organisasi tersebut mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menghindari penyampaian pernyataan yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat. EKO
