POSONEWS.ID – Saya mutiara Sebagai seorang mahasiswi yang berasal dari wilayah Wombo dan masih aktif berinteraksi dengan masyarakat di kampung, saya merasa perlu menyampaikan pandangan secara sederhana dan santun terkait perbincangan mengenai kapal PELNI dan arah pembangunan daerah.
.
Bagi saya, ketika membicarakan kemajuan daerah, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
.
Jika melihat kondisi beberapa wilayah di Kabupaten Donggala, khususnya di bagian pesisir barat, masih terdapat keterbatasan akses dan infrastruktur. Daerah Wombo yang berada di bagian atas dan terdiri dari tiga desa masih bergantung pada akses dari Pantoloan. Oleh karena itu, bagi masyarakat di wilayah ini, Pantoloan memiliki peran penting sebagai pintu masuk utama, baik untuk aktivitas ekonomi maupun mobilitas masyarakat.
Dalam konteks transportasi laut, Pelabuhan Pantoloan selama ini dirasakan paling mudah diakses oleh banyak masyarakat, tidak hanya dari Pantoloan sendiri, tetapi juga dari berbagai wilayah lain di Sulawesi Tengah. Banyak keluarga kami ikut mengais rezeki dari aktivitas yang ada di sekitar pelabuhan, terutama saat kapal PELNI beroperasi. Hal ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Terkait adanya Surat Keputusan dari kementerian, saya memahami bahwa dokumen tersebut memang ada dan merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan. Namun, dari diskusi saya bersama Ketua PMP, hingga saat ini belum terdapat kajian yang benar-benar terbuka dan komprehensif yang menjelaskan urgensi pemindahan kapal PELNI. Selain itu, SK tersebut juga diajukan pada masa pemerintahan sebelumnya, sehingga penting untuk melihat kembali kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat saat ini.
Dalam hal ini, saya menilai sikap Gubernur Sulawesi Tengah saat ini yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat adalah sikap yang patut dihargai. Ketika beliau menyampaikan bahwa ini adalah persoalan rakyat, hal tersebut menunjukkan upaya untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan.
Sebagai mahasiswa, saya memandang bahwa peran anak muda bukan hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mengajak untuk berpikir lebih jernih dan berimbang. Kritik yang membangun seharusnya diarahkan pada upaya memperbaiki kualitas pembangunan, pemerataan akses, serta pemanfaatan potensi daerah yang masih sangat besar.
Seperti yang disampaikan oleh Amartya Sen, pembangunan sejati adalah pembangunan yang memperluas akses dan kesempatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan transportasi dan pembangunan daerah seharusnya mampu memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama bagi mereka yang berada di wilayah yang aksesnya masih terbatas.
Sebagai mahasiswi asal Wombo, saya berharap kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah ke depan semakin mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara luas dan merata. Saya percaya bahwa kemajuan daerah akan tercapai apabila kebijakan diambil dengan penuh kehati-hatian, keterbukaan dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. EKO
