MORUT, POSONEWS.ID -Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terus memperkuat langkah tindak lanjut atas berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut MCSP dan SPI KPK, Temuan BPK, serta progres Sekolah Rakyat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali Utara, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, S.Pd., M.Pd., didampingi Inspektur Inspektorat Romel Tungka S.Sos serta dihadiri para kepala OPD terkait. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara serta tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI.
Dalam arahannya, Wakil Bupati H. Djira K menegaskan agar seluruh rekomendasi yang diberikan BPK mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh masing-masing perangkat daerah.
“Kita harus melengkapi segala rekomendasi BPK. Setiap arahan dan rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain tindak lanjut rekomendasi BPK, Wabup juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan berbagai aset dan fasilitas milik pemerintah daerah. Ia meminta seluruh OPD melakukan inventarisasi terhadap aset yang berada di bawah pengelolaannya, termasuk memastikan kelengkapan dokumen setiap aset.
Menurutnya, aset-aset tersebut perlu dipilah dan ditata dengan baik, terutama untuk mengetahui mana aset yang memiliki dokumen lengkap dan mana yang masih membutuhkan penyelesaian administrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan tertib administrasi sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Wabup juga meminta OPD memberikan perhatian terhadap sejumlah area strategis yang menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Area tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Mohon perhatian serius dalam penanganan ini. Kita harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan setiap rekomendasi dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Wabup.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.(*/CHEM)
