POSONEWS.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Morowali Menggugat (FORMMAT) gelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Rabu, (17/12/2025).
FORMMAT membawa 6 poin tuntutan yaitu:
- Masukkan Morowali Dalam Proyek Multiyears Pembangunan Jalan Sulawesi Tengah
- Transparansi Dana CSR dan Revisi Kembali Regulasi CSR
- Evaluasi Kembali Daerah Pasca Tambang (Reboisasi)
- Evaluasi Program CSR PT. IMIP
- Berdayakan Masyarakat Lokal
- Stop Penggunaan Sungai Induk Untuk Perusahaan
Sekitar pukul 11.30 WITA masaa aksi bergerak dari Asrama Mahasiswa Morowali menuju Jalan Sam Ratulangi tepatnya di gedung DPRD dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, massa aksi melakukan pembakaran ban dan orasi ilmiah dari tiap perwakilan massa aksi.
Menurut Albar selaku Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali (IP2MM) Kota Palu mengatakan bahwa tuntutan tersebut adalah hasil dari kajian akademik yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Morowali.
“Tuntutan ini adalah hasil dari kajian akademik yang telah kami lakukan, sehingga aksi hari ini adalah bentuk implementasi dari hasil kajian yang telah kami lakukan,” ungkap Albar dalam orasinya.
Sementara itu, Asrar selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menyatakan dengan tegas bahwa Morowali bukan anak tiri.
“Morowali hari ini telah diambil kekayaan Sumber Daya Alamnya, kemudian tidak dimasukkan kedalam proyek multiyears pembangunan jalan, padahal Morowali adalah penyumbang terbesar APBN dan APBD. Maka hari ini saya tegaskan Morowali bukan anak tiri,” tegasnya.
Salah satu massa aksi, Taufik Tamauka juga menyinggung pernyataan bahwa Morowali merupakan ‘gadis cantik’ Sulawesi Tengah.
“Morowali yang katanya adalah ‘gadis cantik’ Sulawesi Tengah, tetapi hari ini gadis itu telah diperkosa dan dibiarkan begitu saja. Ketimpangan yang ada di Morowali adalah bukti bahwa ‘gadis cantik’ itu telah ditelantarkan,” ungkap Taufik.
Aksi berlangsung kurang lebih selama 5 jam diwarnai dengan aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat keamanan (Polisi dan Satpol PP) dan massa aksi memblokade Jalan Sam Ratulangi atas kekecewan tidak bertemu dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan anggota DPRD Sulawesi Tengah. EKO
