POSONEWS.ID – Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Untad Moh Fattur Reski layangkan Kritik kepada ketua Majelis Mahasiswa (MM) Universitas Tadulako soal polemik penetapan Presiden Mahasiswa dan wakil presiden Mahasiswa Universitas Tadulako. (29/6/2025)
Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 4884/UN28/HK.02/2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua badan eksekutif Mahasiswa Universitas Tadulako Menetapkan paslon 02 jen-yayan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Untad.
“Aneh rasanya dan Tidak masuk akal jika paslon no urut 2 jen-yayan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden untad, tentunya Rektor mengeluarkan SK atas dasar Berita acara yang di serahkan oleh MM Untad,” tuturnya
Setelah keluarnya keputusan rektor tersebut Fattur menganggap bahwa MM Untad bobrok dalam Mengambil langkah dan tidak paham dengan prosedural Pemilihan dan penetapan Presma dan Wapresma terpilih.
“Ketua MM Untad tidak paham prosedural penetapan dan pengambilan keputusan soal sengketa hasil pemilihan, Harusnya dalam kondisi ini MM secara terbuka dan netral Untuk mengambil langkah,” ungkap Fatur sapaan akrabnya
Eks Pengurus BEM Fakultas Hukum ini menegaskan bahwa sejak awal tahapan pemilihan tidak berintegritas sampai penetaapan presma terpilih.
“Kita ketahui bersama, Bahwa persyaratan dan fakta lapangan tidak ada yang layak untuk dipilih atau di tetapkan sebagai Presma dan Wapresma UNTAD, Jagoan 01 maju dengan SK palsu, Jagoan 02 ditetapkan sebagai pemenang tetapi bukan paslon yang memilik suara terbanyak, dan Jagoan 03 maju tapi tdk lagi berstatus mahasiswa aktif,” tegasnya
Seperti yang kita ketahui banyak bermunculan prespektif mahasiswa atas ditetapkanya hasil pemilihan tersbut berdasarkan SK Rektor, ada yang Pro dan ada yang kontra sehingga berpotensi mengakibatkan perpecahan gerakan mahasiswa Untad.
“Banyak isu yang bermunculan akibat dari persoalan ini, dari isu soal pelecehan seksual sampai isu soal darurat demokrasi. Jujur kami juga tidak sepakat dengan beberapa kelompok yang merasa diri paling suci dan paling benar. Mereka coba membangun gerakan dengan tujuan bukan untuk mempertahankan nilai dan kualitas demokrasi di untad tetapi hanya untuk berjuang agar kandidat yang mereka usung bisa ditetapkan sebagai pemenang,” teranganya dalam Keterangan Minggu, (29/6/2025).
Ketua BPM itu menganggap bahwa persoalan ini bukan hanya di titik beratkan pada ketua MM saja, tetapi juga kepada paslon dan timsesnya yang sudah mengelabuhi 8400 pengguna suara pada saat pemilihan.
“Dosa rusaknya tatanan demokrasi kampus Untad harusnya tidak hanya dititik beratkan kepada MM tapi juga kepada paslon yang maju bertarung, serta timsesnya masing2 yang berkoar-koar dengan dalih paling benar dan paling merasa dirugikan. Kampus bukan tempat adu dusta, tapi hari ini dengan dinamika yang terjadi 8400 mahasiswa (pengguna hak suara) telah di dustakan oleh MM dan para Paslon yang maju bertarung,” ujarnya.
Atas Kejadian ini Ketua BPM FH Untad Menegaskan untuk melakukan gerakan yang tidak dicampuri oleh kelompok yang membawa kepentingan paslon tetapi dengan tegas membangun gerakan yang sadar akan pentingnya mempertahankam kualitas demokrasi di Untad dan Maraknya Kasus pelecehan Seksual.
“Maka dengan Tegas atas nama Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum, Kami akan melakukan gerakan yang tidak di campuri oleh kepentingan paslon dengan misi Memakzulkan ketua MM karna dianggap gagal melaksanakan Pemira dan meminta penggati ketua MM setelahnya untuk melaksanakan pemilihan presma ulang,” tegas Fatur. EKO
