POSONEWS.ID – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja dan reses dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Morowali, Rabu (4/10/2023).
Tim rombongan Komisi V DPRD yang dipimpin Andi Iwan Darmawan Aras itu didampingi mitra kerjanya dari Kementerian PUPR, Kemendes PDT, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan BASARNAS.
Rombongan Komisi V DPR RI tiba di Bandara Maleo Morowali sekitar Pukul 09.25 WITA, dan dijemput serta disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Morowali, A Rachmansyah Ismail bersama jajaran dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Morowali serta perwakilan dari PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan langsung bertolak ke Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Morowali di Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah untuk mengadakan rapat pertemuan.
Bupati Morowali, A Rachmansyah Ismail dalam sambutanya menyampaikan, selaku kepala daerah dan mewakili masyarakat Kabupaten Morowali mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan di Bumi Tepe Asa Moroso. Selanjutnya Ia memaparkan profil daerah hingga jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Morowali.
Secara makro, kata Rachmansyah, indikator capaian pembangunan di Kabupaten Morowali cukup menggembirakan, yakni pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 28,21 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,55 persen.
“Namun kami masih memiliki beberapa permasalahan kemiskinan yang masih 12,58 persen, serta ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian yang perlu ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Pj Bupati Morowali itu juga menyampaikan gambaran umum perhubungan di Morowali, diantaranya bandar udara yang memiliki daya dukung transportasi saat ini hanya mampu digunakan pesawat ATR-72, dengan panjang runway 1.500 M dan lebar 30 M, dengan rute penerbangan Palu-Makassar dalam seminggu 28 kali Pulang/Pergi (PP), sedangkan Makassar-Palu 7 kali per minggu.
Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mengusulkan untuk pembangunan perpanjangan runway dari 1.500 M menjadi 2.200 M atau minimal panjang 1.900 M di Tahun 2024. Dan usulan peningkatan akses jalan dari Jl Trans Sulawesi ke Terminal Bandara sepanjang 4.000 M dengan lebar 9 M.
“Kami juga menyampaikan, Tahun 2023 Pemda Morowali telah melakukan pengalihan aliran Sungai Umbele, sehingga aman untuk pengembangan runway, dengan lahan untuk pembangunan sepanjang 2.300 meter dan lebar 30 meter untuk dapat digunakan perpanjangan runway di Tahun 2024,” tegas Rachmansyah.
Ia melanjutkan, Kabupaten Morowali memiliki Pelabuhan Bungku, dengan lingkup kegiatan pengembangan fasilitasnya seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan manajemen keselamatan konstruksi, pembangunan dermaga segmen I (51,54 M x 12 M), Segmen II (60,5 M x 12 M), pekerjaan pembangunan trestle (37,74 M x 8 M), pekerjaan causeway, pekerjaan retaining wall, fasilitas darat, dan pekerjaan finishing.
“Untuk usulannya, Pelabuhan Bungku membutuhkan sarana dan prasarana pendukung antara lain, Lapangan Penumpukan Peti Kemas, Gudang General Cargo, Container Freight Station, Kantor Wilker, Terminal Penumpang, Musollah, Toilet Umum, Kantin, dan Areal Parkir,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Rachmansyah juga melaporkan terkait kondisi jalan berdasarkan kewenangan kabupaten yakni sepanjang 717,4 Km. Untuk kondisi jalan baik sepajang 143,37 Km atau 20 persen, kondisi jalan sadang 105,29 Km atau 15 persen, kondisi jalan rusak 163,63 Km atau 23 persen, dan kondisi jalan rusak berat 305,12 atau 42 persen.
Tak lupa, Ia juga mengungkapkan keadaan atau pemandangan kemacetan kendaraan dan kondisi pemukiman kumuh, maupun permasalahan sampah yang ada di sekitaran kawasan industri atau tepatnya yang terletak di wilayah Kecamatan Bahodopi.
“Saya selaku Bupati Morowali, tentunya sangat berharap, semoga kunjungan Komisi V DPR RI ini akan membawa berkah bagi Morowali, khususnya dalam penyediaan infrastruktur perekonomian,” tandasnya.
Sementara, ketua tim rombongan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menjelaskan bahwa, maksud dan tujuan reses ini untuk melihat langsung pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan transportasi, yang pembiayaannya bersumber dari APBN maupun sumber lainnya yang diatur oleh UU dan peraturan yang ada di Morowali.
Kemudian lanjutnya, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang menonjol dari pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan transportasi, dan untuk menyerap aspirasi dari usulan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Morowali, atas program-program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang bermitra dengan Komisi V DPR-RI.
“Dilaksanakannya kunjungan kerja ini juga dalam rangka menjalankan sebagian fungsi dan tugas DPR-RI, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Perlu kami informasikan juga bahwa, alokasi APBN 2023 untuk Provinsi Sulteng berdasarkan Komisi V DPR RI yaitu, untuk Kementerian PUPR Rp. 2,98 Triliun, Kementerian Perhubungan, Rp. 1,03 Triliun, untuk Kemendes Rp. 9,8 Miliar, BMKG, Rp. 25,5 Miliar, dan untuk Basarnas, Rp. 17,1 Miliar,” ujarnya.
Dia juga menekankan kepada mitra Komisi V DPR-RI, agar beberapa rencana pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan transportasi di Morowali segera diwujudkan, mengingat sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga strategis bagi perkembangan ekonomi dan bagi kesejahteraan di Kabupaten Morowali.
Setelah itu, acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan singkat dari Mitra kerja Komisi V DPR-RI, untuk dilanjutkan diskusi bersama guna memperoleh hasil kesepakatan dalam pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Morowali.
Selepas itu, acara rapat ditutup dengan penyerahan pertukaran Cinderamata yang dilakukan oleh Bupati Morowali dan Komisi V DPR-RI.
Rombongan Komisi V DPR RI bersama Pj Bupati Morowali, Mitra Kerja Komisi V, dan Unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, kemudian melakukan peninjauan langsung fasilitas infrastruktur antara lain, peninjauan pelabuhan terminal khusus Morowali, peninjauan pemukiman penduduk dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Bahodopi. (DRM/Kominfo Morowali)
