Ketua DPRD Poso: Tidak Benar Kalau Kami Menolak Aspirasi Massa Delegasi

0
Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mappeda, SH, MH (Foto:ist)

POSONEWS.ID – Ketua DPRD Kabupaten Poso, Sesi KD Mappeda angkat bicara soal dirinya yang dianggap tidak menerima aspirasi, saat puluhan massa aksi yang tergabung dalam Delegasi Rakyat Poso Turunkan BBM mendatangi gedung DPRD Poso.

Kekecewaan itu disampaikan Sugianto Kaimuddin selaku koordinator aksi, usai melakukan pertemuan bersama dua anggota DPRD Poso Iskandar Lamuka dan Sahir T. Sampeali.

Terkait hal itu, ketua DPRD Poso Sesi KD Mappeda dengan tegas mengatakan, bahwa pihaknya tidak menolak maupun melarang penyampaian aspirasi massa delegasi seperti yang dituduhkan.

- Advertisement -

“Jadi, pada saat massa delegasi datang menyampaikan aspirasi di gedung DPRD, anggota DPRD Poso yang berjumlah 30 orang itu semuanya dalam tugas dinas luar,” kata Ketua Sesi Mappeda.

Dijelaskan bahwa surat tugas luar daerah itu ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD Poso pada (21/9), sementara surat pemberitahuan penyampaian aspirasi masuk pada (22/9). Sehingga saat massa aspirasi datang ke kantor DPRD, pihaknya tidak berada ditempat.

“Begitu saya menerima surat pemberitahuan penyampaian aspirasi itu, saya kemudian menelfon Kapolres Poso dan menyampaikan tentang kondisi 30 anggota DPRD Poso yang tengah melaksanakan tugas luar,” jelas Ketua DPRD Poso saat ditemui sejumlah wartawan, Selasa (27/9/2022).

Dilanjutkan, agar tidak terjadi miskomunikasi, dirinya selaku ketua lembaga kemudian berkoordinasi dengan Kapolres Poso, untuk menyampaikan kepada korlap massa delegasi tentang kondisi anggota DPRD Poso yang tidak berada ditempat karena sedang melaksanakan tugas luar daerah.

“Olehnya, jika ada penyampaian bahwa saya yang melarang atau tidak mengizinkan bahkan menolak aspirasi massa, itu tidak benar,” tegasnya.

Bahkan dia menyebut, sebagai ketua lembaga DPRD Poso dirinya juga berkomunikasi dengan salah satu anggota DPRD Poso Sahir Sampeali, untuk menyampaikan hasil koordinasi dengan kepolisian kepada massa delegasi yang datang.

“Saya katakan ke Pak Sahir, hasil koordinasi dengan Kapolres Poso tentang kondisi anggota DPRD Poso secara administrasi, lagi menjalankan tugas luar,” ujarnya.

Sehingga, kata Ketua, tidak mungkin akan memberikan penugasan di atas penugasan, nantinya dianggap selaku ketua tidak tahu aturan.

“Nah seperti itu yang saya sampaikan, tidak ada yang melarang atau menolak menyampaikan aspirasi. Hasil koordinasi dengan Kapolres Poso, kami anggota DPRD Poso tidak ada ditempat bahkan meminta Kapolres untuk menjaga keamanan,” pungkasnya.

Sebelumnya Jumat lalu, pihak massa Delegasi Rakyat Poso Turunkan BBM telah menyampaikan surat pemberitahuan untuk datang ke gedung DPRD. Namun setiba menyampaikan aspirasi, pihak DPRD Poso justru tidak mengizinkan penerimaan aspirasi secara lembaga, karena tidak mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga yakni ketua DPRD Poso.

Karena tidak ada izin dari ketua DPRD Poso massa delegasi menganggap pertemuan dengan dua anggota DPRD Poso yang menerima bukan secara lembaga, dianggap ilegal.

Puluhan massa delegasi pulang dengan penuh kekecewaan terhadap pelayanan lembaga DPRD Poso.(*)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here