Forbes Morowali Demo, Kantor PT Vale Nyaris Disegel

0
84

POSONEWS. ID – Polemik soal perusahaan tambang Internasional, PT. Vale Indonesia tbk di lokasi kontrak karya Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dalam beberapa hari terakhir kian memanas.

Kepala Desa Le-Le, Kecamatan Bungku Timur, Junaedin, yang wilayah desanya masuk dalam areal lingkar tambang PT Vale Indonesia, kepada awak media mengungkapkan bahwa, perusahaan itu hingga kini tak kunjung membangun smelter di wilayah konsesinya dan dinilai cenderung melakukan penelantaran lahan serta merugikan wilayah desa binaannya.

Bahkan menurut kabar terbaru kata Junaedin, pihak PT Vale Indonesia malah mengejar lahan kebun rakyat yang luasannya hanya 10 hektar untuk lokasi dilakukannya tes mining.

“Masyarakat sudah tidak ingin lagi mendengar alasan soal jalur sesar, karena terbukti perusahaan lain, yakni PT Wanxiang Nickel Indonesia saat ini tengah membangun smelter dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sudah beroperasi sampai sekarang, sementara konsultasi publik soal rencana pembangunan smelter dilakukan setelah gempa Palu, yakni pada tahun 2019,” ungkapnya.

Menindaklanjuti masalah tersebut, tepatnya pada Senin (23/5/2022) Forum Rakyat Bersatu (FORBES) Morowali, yang dikomandoi langsung Ketua Umumnya, Abdul Jamil atau yang akrab disapa Bung Hanto, akhirnya menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Vale Indonesia, di Desa Le-Le, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Bung Hanto didampingi salah satu pengusaha muda Kabupaten Morowali, Jumadin T Doranggi dan ratusan massa menggeruduk kantor PT Vale untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.

Tuntutan yang paling utama adalah mendesak pihak PT Vale agar segera beraktivitas dan membangun smelter di area kontrak karya yang berlokasi di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi.

Seperti diketahui, PT Vale Indonesia yang sebelumnya bernama PT INCO, hingga saat ini belum juga beraktivitas di areal kontrak karya Kabupaten Morowali seluas puluhan ribu hektar, yang dibiarkan menjadi lahan tidur selama lebih dari 50 tahun.

“Warga yang lahannya berada di lokasi kontrak karya PT Vale Indonesia, hingga saat ini tidak bisa mengurus sertifikat kepemilikan lahan karena terkendala dengan masalah wilayah Kontrak Karya, untuk itu kami bersama masyarakat menuntut kepada Pemerintah Pusat untuk mencabut dan tidak memperpanjang Kontrak Karya PT. Vale dan mengembalikan hak masyarakat agar bisa mengolah lahannya untuk pertanian,” tegas Bung Hanto.

Terkait informasi beredarnya surat pernyataan yang ditujukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di lahan PT Vale, Asisten I Setkab Morowali, Rizal Badudin usai pertemuan mengatakan, telah memberikan peringatan keras kepada pihak PT Vale, dan pihak perusahaan juga harus segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Morowali, utamanya di wilayah lingkar tambang.

Sementara, Jumadin T Doranggi menuturkan, pihak PT Vale telah membohongi dan membodohi masyarakat karena menelantarkan lahan Kontrak Karya yang tidak diolah dengan berbagai alasan.

“Padahal, beberapa waktu lalu sudah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan smelter, namun sampai saat ini tak ada kejelasan,” pungkasnya.

Segala carut marut persoalan PT. Vale dengan masyarakat desa binaan lingkar tambang itu mengundang kemarahan masyarakat, bahkan saat aksi demonstrasi, Kantor PT. Vale Indonesia Tbk nyaris disegel massa aksi.

Bung Hanto selaku korlap aksi demonstrasi saat itu mampu meredam kemarahan massa dan memberikan waktu kepada PT. Vale dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat binaan lingkar tambang. Namun jika persoalan-persoalan tersebut tak kunjung diselesaikan, Forbes Morowali akan melakukan aksi lanjutan untuk menuntut hak masyarakat.(DRM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here