Tanggapi Keluhan Mantan Karyawan, Nakertrans Poso Panggil Pihak PT.BTU

0

PosoNews.id, Poso- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Poso melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memfasilitasi pihak PT. Bukaka Teknik Utama (BTU) selaku kontraktor PLTA Poso di Sulewana dengan sekelompok mantan karyawan BTU.

Sebelumnya, perwakilan dari para mantan karyawan dan karyawati BTU telah mendatangi Nakertans Kabupaten Poso untuk menyampaikan keluhan mereka terkait tidak adanya pembayaran uang pesangon pasca pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak BTU.

Sekertaris Dinas Nakertrans Kabupaten Poso, Jein Gembu yang turut dikonfirmasi via telephone pada Rabu (16/2) kepada media ini membenarkan adanya pertemuan antara pihak Nakertrans dengan pihak BTU. Yaitu, terkait klarifikasi adanya pengaduan dari beberapa orang mantan karyawan BTU yang diputus kontrak.

Dia menjelaskan, bahwa dari hasil pertemuan tersebut adalah klarifikasi pihak BTU. Dan mereka masih meminta waktu untuk melengkapi berkas kontrak kerja para mantan karyawan yang mengadu.

“Jadi memang menyikapi pengaduan dari beberapa orang mantan karyawan BTU tersebut, kami langsung mengundang pihak BTU untuk klarifikasi, dan pihak BTU dalam klarifikasinya menjelaskan kalau tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetapi kontrak kerja karyawan tersebut telah habis masa berlakunya,” ungkap Jein Gembu.

Ditanya soal sikap Pemda Poso dalam menyikapi laporan tersebut, Jein mengaku pihaknya masih memberikan kesempatan kepada pihak BTU untuk melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sebelum mereka dipertemukan kepada mantan karyawan yang difasilitasi oleh pihak Nakertrans Poso. Pemda hanya berharap langkah Bipartit bisa terlaksana dan menjunjung tinggi musyawarah mufakat.

Secara terpisah mantan Karyawati BTU, Rian Sherly Modjanggo yang ikut dikonfirmasi terkait pengaduannya mengatakan, bahwa kedatangannya ke Dinas Nakertrans Kabupaten Poso adalah untuk mempertanyakan tentang hak-haknya sebagai mantan karyawan di BTU, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021, salah satunya adalah masalah pesangon.

Menurutnya, saat pemutusan kerja dilakukan pada 14 Desember 2021 tersebut dirinya bersama rekan-rekannya masih dalam status karyawan atau pekerja, namun tidak mendapatkan pesangon.

“Jadi pengaduan saya di Nakertrans itu terkait tidak adanya pesangon, pemberhentian kontrak kerja secara sepihak dan bahkan sejak pemutusan kontrak kerja dilakukan pihak BTU belum melakukan komunikasi dengan saya,” katanya.

Rian meminta kepada pihak BTU untuk memperhitungkan apa yang menjadi hak-hak para mantan karyawan yang telah diputuskan kontraknya dengan mengacu kepada UU cipta kerja tahun 2021. Dan pihak BTU jangan hanya bernaung diketentuan penutup.

Ditambahkannya, terkait masalah pemberhentian secara sepihak itu, BTU dinilai terlalu banyak yang telah dilanggar. “Termasuk salah satunya dengan memprioritaskan anak-anak daerah, tapi justru yang diputuskan kontraknya lebih banyak orang lokal,” ungkap Rian

Sementara itu, Albert A. Sinay, SH. selaku kuasa Hukum PT. Bukaka Teknik Utama (BKU) selaku Kontraktor PLTA Poso Peaker 515 Mega Watt di Desa Sulewana kepada media ini mengatakan, dari 193 orang jumlah karyawan yang telah keluar sama sekali tidak ada yang di PHK, melainkan telah habis masa kontrak.

Diakuinya, dari seluruh jumlah mantan karyawan BTU tersebut yang habis masa kontrak tidak semuanya merupakan orang lokal, tetapi juga gabungan dari Makassar dan Jawa yang memang masa kontrak kerja di perusahaan telah habis dan tidak bisa diperpanjang lagi karena bagian pekerjaan mereka telah selesai.

“Jadi perlu saya tegaskan, BTU tidak pernah melakukan PHK, yang ada yaitu berakhirnya masa kontrak karyawan, kalau dibilang sepihak dari perusahaan, ini kan jumlah karyawan yang habis masa kontraknya cukup banyak, bukan hanya dari orang lokal Poso, tapi yang dari Makassar dan karyawan dari Pulau Jawa juga banyak,” jelas Albert saat didampingi M. Azwar selaku Koordinator HRD BTU usai pertemuan dengan pihak Nakertrans di Poso.

Pihak PT. BTU berharap, pertemuan atau klarifikasinya dengan Pemda melalui Nakertrans Poso bisa menjadi langkah awal untuk menjadi fasilitator CD pada tahap Bipartit, sehingga permasalahan yang diadukan oleh beberapa mantan karyawan tersebut bisa tuntas. (*)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here