Perempuan Poso Suarakan Dampak Negatif Akibat Beroperasinya PLTA Poso Energy

0
227
SP Sintuwu Raya Poso menyerahkan dokumen penolakan pemiskinan akibat proyek PLTA PE yang diterima langsung Waket I DPRD Poso, Samuel Munda (Foto:Ishaq)

PosoNews.id, Poso – Solidaritas Perempuan (SP) Sintuwu Raya kembali menyuarakan realitas persoalan yang dihadapi perempuan Poso.

Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso Evani Hamzah menuturkan, persoalan ini muncul akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh PT. Poso Energy (PE) dengan beroperasinya PLTA di tana Poso.

“Olehnya, DPRD harus segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Poso, untuk mengambil langkah-langkah mendesak terhadap perusahaan PT. PE,” tegas Eva saat menggelar RDP di kantor DPRD Poso, Senin (31/1/2022).

Ada beberapa poin penting yang disuarakan oleh perempuan Poso saat melakukan dialog dan diskusi bersama para anggota DPRD Poso.

Diantaranya, kata Eva, PE harus bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan dan ekosistem. Serta pemulihan ekonomi perempuan dan masyarakat yang mengalami dampak dari aktivitas tersebut.

Pihak PE harus melakukan kajian dampak lingkungan, sosial, gender dan kajian uji coba pintu air bendungan, karena telah menimbulkan persoalan terhadap masyarakat.

“Para perempuan yang terdampak itu menginginkan, agar PE menghentikan aktifitas pengerukan disekitar situs cagar budaya prasejarah Pamona. Dan juga PE harus memberikan kompensasi terhadap masyarakat petani Desa Meko dan desa lainnya, yang mengalami kerugian disebabkan persawahan mereka terendam atas aktivitas itu,” jelasnya.

SP Sintuwu Raya mendesak Pemkab Poso agar cepat mengeluarkan peraturan untuk melindungi situs Cagar Budaya Pamona sebagai Cagar Budaya Nasional. Dan rekomendasi terhadap PT. PE untuk menurunkan kapasitas energi listrik dengan tidak melakukan ekspansi rencana pembangunan PLTA Empat di Pandiri.

Sementara itu, anggota DPRD Poso Fredrik Torunde menjelaskan, bahwa Pemkab Poso sudah membentuk tim mediasi, untuk mengatasi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Pamona dan pihak perusahaan.

“Nanti kita akan mengundang kembali tim mediasi untuk menanyakan sudah sejauh mana hasilnya. Agar, dialog kita kali ini tidak lagi membias, karena yang kami tahu sudah ada action yang tim mediasi perbuat,” tutup Fredrik.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here