Tanggapi Soal Pilkades, YAMS Poso: Tempuh Jalur Hukum Jika Ada Kejanggalan

0
66

PosoNews.id, Poso – Dalam perhelatan Pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilaksanakan pada 4 Desember 2021 secara serentak di Kabupaten Poso, banyak memunculkan pertanyaan pertanyaan yang sifatnya ilmiah dan menarik untuk didiskusikan.

Hal tersebut, datangnya dari masyarakat/publik, yang menjadi salah satu perhatian para kalangan praktisi hukum.

Tentunya, dalam kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal itu, para Advokat YAMS dan Partners, yakni Yansen Kundimang, S.H, M.H dan Moh. Hasan Ahmad, S.H angkat bicara.

Menurut para Advokat yang sering aktif dalam membela masyarakat yang kurang mampu itu, bahwa Pilkades tahun ini tetap mengedepankan nilai-nilai proporsional, profesional serta prinsip kesehatan. Dan itu sangatlah penting.

Terlihat, antusiasme masyarakat yang datang ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), menunjukan betapa pentingnya seorang pemimpin di suatu desa.

“Secara pandangan, saya menilai Pilkades tahun ini cukup demokratis, dimana perlibatan masyarakat yang sangat antusias dalam memanfaatkan dan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia,” kata Ancen sapaan akrab Yansen Kundimang.

Namun tidak menutup kemungkinan, sambung Ancen, layaknya proses Pemilu maupun Pemilukada. Di Pilkades juga pasti ada perselisihan maupun keberatan terkait hasil pemilihan.

“Olehnya, perselisihan atau keberatan hasil Pilkades, bisa ditempuh dan diupayakan. Itu sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan,” jelas Ancen.

Sementata Moh. Hasan Ahmad menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa jika terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.

Yakni, sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pilkades dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

“Hal itu dipertegas lagi oleh aturan dibawah Undang-Undang, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI), maupun Peraturan Daerah Kabupaten Poso,” sebutnya.

Ditambahkan, berdasarkan Perda no 1 tahun 2016 tentang PIlkades, mekanisme permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan telah diatur secara tegas.

Oleh karena itu, bagi calon Kades yang tidak menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara, dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan,” tandasnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here