Bupati Harap RPJMD Mampu Entaskan Kemiskinan di Poso

0
258
Foto: Bupati Poso Verna Inkiriwang menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman sejumlah tokoh masyarakat dalam kegiatan forum konsultasi Public rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 (Foto: LEE)

POSONEWS.ID, POSO – Berdasarkan peringkat dan status indeks desa membangun tahun 2020 yang dirilis oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ternyata masih terdapat 3 kecamatan di kabupaten Poso yang masuk dalam kategori tertinggal.

Ketiga wilayah kecamatan masing masing, Kecamatan Lore Timur, Lore Selatan, dan kecamatan Lore Barat. Demikian antara lain disampaikan Bupati Poso, dr. Verna G Inkiriwang, saat memberikan sambutannya pada kegiatan Forum Konsultasi Publik rancangan awal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021 – 2026 yang dilaksanakn di aula kantor Bapelitbangda Kabupaten Poso, Senin (16/03/2021).

Menutur Bupati Verna, dalam tiga kecamatan yang masuk dalam ketegori tertinggal tersebut, terdapat 23 desa yang dikategorikan tertinggal dan 5 desa dengan status sangat tertinggal.

Ditambahkan Bupati Verna, berdasarkan data yang irilis Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Kabupaten Poso masih sebesar 15,45 persen atau berada pada posisi ke 4 dari 13 kabupaten/kota Se Sulawesi Tengah.

“Hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang harus kita selesaikan dan membutuhkan komitmen kita bersama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, agar kemiskinan bisa kita entaskan di Poso,” urai Bupati Poso ini.

Lebih jauh kata Bupati Verna, salah satu Poin dari 7 Poin yang tertuang dalam visi misi yang ingin dicapai pada masa pemerintahannya saat ini adalah, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah berbasis kawasan, melalui tata kelola desa yang akuntabel, transparan, inovatif, produktif, menuju desa dengan program unggulan membangun dari desa.

“Visi Misi masih sangat makro dan belum operasional, sehingga harus diturunkan atau dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, sampai dengan program prioritas. Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah. Perlu sinergi, kolaborasi, diskusi, serta proses proses panjang yang harus dilalui. Termasuk agenda hari ini, yaitu, konsultasi public sebagai rancangan awal RPJMD” terang bupati Poso yang juga pernah menjabat anggota DPR RI dua periode ini.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Verna menginstruksikan, agar Seluruh organisasi perangkat daerah agar mampu menjabarkan visi dan misi Kabupaten Poso dengan sebaik-baiknya, dengan cara menyusun sasaran perangkat daerah, program prioritas beserta indikator kinerja yang relevan dan terkait langsung dengan pencapaian visi misi, serta dalam rangka penyelesaian permasalahan daerah. Adanya perubahan paradigma pembangunan, dari money follow function menjadi money follow program prioritas benar-benar dilakukan.

“Jangan sampai program kegiatan yang direncanakan tidak berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Rasionalisasi program kegiatan yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Sementara akademisi Universitas Tadulako DR.Suparman SE, M.Si yang tampil sebagai salah satu pemateri dalam forum diskusi publik pasca situasi pandemi Covid saat ini, banyak sektor yang terganggu.

“Beruntung Poso masih memiliki sektor penyanggah yaitu sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan 38,39 persen dan sektor pariwisata yang diharapkan bisa jadi lokomotif bagi daerah ini,” kata Suparman.

Kepala Bapelitbangda Poso Heningsih Tampai kepada wartawan mengatakan, sesuai peraturan Kemendagri, seyogyanya 40 hari setelah Bupati dilantik sudah harus menyampaikan RPJMD ke dewan untuk dibahas.

“Poso terhitung sangat cepat, karena baru 18 hari setelah Bupati dan Wabup Poso dilantik, kita sudah menggelar konsultais publik,ujarnya.

Menurut Heningsih, forum konsultasi publik yang digelar agar memperoleh masukan dari masyarakat tentang arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan yang selanjutnya akan ditetapkan kedalam Perda.

“Ini akan menjadi pedoman bagi OPD dalam bentuk renstra dan kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana kerja (Renja) OPD setiap tahunnya,” pungkas Heningsih Tampai. LEE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here