Pastikan Aduan, Kuasa Hukum DAS BerAmal Datangi DKPP RI

0
172

PosoNews.id, Jakarta- Kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 2 Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa (DAS BerAmal) mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI).

Kedatangan kuasa hukum DAS BerAmal dalam hal ini Abd. Mirsad Buimin, S.H dan Moh. Hasan Ahmad, S.H. guna memastikan pengaduan kliennya atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso, dalam tahapan Pilkada Serentak di daerah tersebut.

Pada Jumat, 5 Februari 2021, kedua Kuasa Hukumnya Abd. Mirsad Buimin, S,H dan Moh. Hasan Ahmad, S.H., datang untuk memastikan tindak lanjut dari laporan tersebut.

Berdasarkan Nomor Register Perkara : 37-PKE-DKPP/I/2021, DKPP-RI akan segera menyidangkan Pengaduan Pengadu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 2 (dua) Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa.

Dalam keterangannya yang diterima media ini, Abd. Mirsad Buimin, S.H salah satu Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 2 (dua) Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa, menerangkan, bahwa proses pengaduan ini akan segera disidangkan, dalam waktu dekat ini.

“Kami sudah mengecek langsung ke DKPP RI dan mendapat jawaban soal jadwal sidangnya. Insya Allah Minggu depan sudah ada jadwal sidangnya,” ungkap icad sapaan akrab Abd. Mirsad Buimin, S.H dalam rilisnya, Minggu (7/2/2021).

Dia menjelaskan, pengaduan ini berawal dari dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 2 (dua) Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa terhadap Penyelenggara Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, yang dengan sengaja menerima Pasangan Nomor Urut 1 (Satu) dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun pada saat Pendaftaran tanggal 4 September 2020 lalu, yang tanpa dihadiri oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso, yang juga merupakan salah satu Partai Pengusung/Pengusul.

Pada saat itu kata Icad, berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso, langsung menerima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna Yasin dan menyatakan telah memenuhi syarat yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso dan ditandatangani oleh seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

SementaraMoh. Hasan Ahmad, S.H yang juga Kuasa Hukum DAS BerAmal menambahkan, pengaduan ini sejatinya, adalah bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso 2020.

“Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan,” ungkapnya.

Selain itu kata Acan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Ketua Dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

“Lebih jelas lagi berdasarkan JUKNIS Bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tentang Penerimaan Pendaftaran dalam poin B angka 1 yakni Tata Cara Penerimaan Pendaftaran disebutkqn, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota saat menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan langkah-langkah tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang,” tandasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here