Perangkat Desa Keluhkan Belum Terima Dana Bagi Hasil Pajak

0
363
Foto: Ilustrasi

PosoNews.id, Poso- Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Poso mengeluhkan soal belum adanya realisasi dana bagi hasil (DBH) pajak yang seharusnya mereka terima dari pemerintah daerah setempat.

Padahal DBH tersebut diakui merupakan salah satu sumber pendapatan desa.

“Keberadaan dana BHP (Bagi Hasil Pajak) merupakan instrumen penting dalam mendukung berjalannya roda pembangunan suatu desa. Hal ini karena fleksibilitas dalam pemanfaatannya,” ungkap salah satu perangkat desa yang tidak mau disebutkan namanya.

Sumber tersebut juga menyampaikan bahwa proses pencairan DBH tersebut hingga kini belum menemui titik terang.

Menurut dia, salah satu faktor penyebabnya dikarenakan persyaratan yang diminta oleh Dinas Pendapatan sebagai leading sektor.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan media ini kepada Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Poso Putra Botilangi, SE.MSi disebutkan bahwa salah satu syarat dicairkannya dana Bagi Hasil Pajak adalah adanya SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan dana tersebut.

Yang menjadi keberatan atau dilema perangkat desa adalah bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran yang belum di terima.

“Jujur saja , kami selalu merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Bagaimana kami bisa mempertanggung jawabkan sesuatu yang kami sendiri belum melihat wujud barang yang di maksud?” Sambungnya lagi.

Bahkan karena tidak mampu merekayasa SPJ, mereka harus merelakan dana BHP tahap 2 tahun 2018 dan 2019 lalu tidak dapat di cairkan.

Menyikapi permasalahan tersebut, Kaban Pendapatan Poso Putra Botilangi menyatakan akan memperhatikan dan mengevaluasi persyaratan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak apabila hal tersebut yang menjadi dasar belum tersalurnya anggaran yang dimaksud. RAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here