POSONEWS.ID – Di tengah pusaran isu keabsahan ijazah yang tak kunjung reda, langkah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026 patut dicatat sebagai pilihan yang terhormat.
Bukan rahasia lagi, dua putusan lembaga peradilan tertinggi telah mengguncang legitimasi moralnya. Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 melalui putusan 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan pendidikan setara SMA di luar negeri telah ditamatkan.
Tekanan politik di DPR menuju pemakzulan pun semakin nyata. Dalam situasi seperti ini, bertahan dengan kekuasaan hanya akan memperpanjang kegaduhan nasional dan membebani pemerintahan Presiden Prabowo yang sedang fokus bekerja untuk rakyat.
Mundur bukanlah kekalahan. Mundur adalah bentuk tanggung jawab kenegarawanan.
Pertemuan 2,5 jam di Istana kemarin menjadi bukti bahwa Gibran memahami hal itu. Ia tidak menunggu dipanggil MPR, tidak menunggu digulingkan oleh sidang istimewa, tetapi datang sendiri menyampaikan niat untuk mundur. Itu sikap kesatria.
Lebih terhormat mundur sekarang dan membuktikan keabsahan dokumen di PTUN sebagai warga negara biasa, daripada memaksakan diri tetap duduk di kursi Wapres dengan status yang terus dipersoalkan.
Jika ia terbukti benar di pengadilan, sejarah akan mencatatnya sebagai pemuda yang memilih jalan sulit demi menjaga marwah institusi Wakil Presiden. Jika Ia salah, Ia telah menyelamatkan bangsa dari krisis konstitusional yang lebih panjang.
Para elite PSI yang sudah lebih dulu mundur – Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka – seolah membaca arah angin. Mereka memilih fokus mengabdi di pemerintahan. Kini bola ada di tangan Gibran.
Mundur lebih terhormat daripada bertahan dalam bayang-bayang ijazah.
Yayasan Khalid Bin Walid Poso menilai, pemimpin yang berani mundur demi kepentingan yang lebih besar, jauh lebih mulia daripada pemimpin yang ngotot berkuasa demi kepentingan pribadi.
DPR RI seyogyanya segera mengambil sikap sehingga permasalahan ketidak Absahan Ijasah Gibran segera terselesaikan.
Negara besar ini memiliki Cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa maka patut setiap penguasa negara memiliki Integritas yang mapan dalam mengelola Negara yang besar ini.
“Sebagai anak bangsa memiliki kegelisahan atas peristiwa ini, walaupun mungkin Suara kami dari Poso tidaklah diperhitungkan, tapi paling tidak memiliki hak untuk berpendapat,” ungkap Ustadz Sugianto Kaimudin, Rabu (11/11/2026)
Bayangkan saja begitu banyak orang tua dengan bersusah payah mengais rejeki dengan segala macam cara, bahkan ada yang harus memulung demi menyekolahkan anak untuk memiliki Ijasah yang sah, kini seorang hanya dengan bermodalkan SUKET bisa menjadi Wali kota bahkan Wakil presiden.
Dimana hati Nuranimu melihat sebagian warga bangsa ini berjibaku belajar dan mengejar predikat LULUS demi sebuah pengakuan?
Begitu banyak Mahasiswa yang siap bolak balik kampus hanya untuk mencari Dosen pengujinya sampai harus bayar UKT karena telat ujian. Anak-anak SMA pagi-pagi buta rela jalan Kaki demi Cita-cita lulus SMA dan cari kerja.
Sebegitu semangatnya para pemuda dan bahkan orang tua yang putus sekolah rela mengambil Paket C agar memiliki pengakuan sah. Dengan ijasah yang sah itupun sulit mendapatkan pekerjaan di Negeri ini.
Lalu bagaimana dengan Gibran yang hanya bermodalkan SUKET bisa menjadi wakil Presiden?
“Maka sebagai warga Indonesia kami minta saudara Gibran segera mengundurkan diri dan tinggalkan Istana Wakil Presiden biar diisi oleh orang yang kompeten,” tutup Ustadz Sugianto Kaimudin.(DRM)
