POSONEWS.ID, MORUT – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K., S.Pd., M.Pd., bersama Kapolres AKBP Junaidy Anthonius Weken, S.I.K., menekankan pentingnya integritas, kompetensi, dan etika pelayanan publik kepada 81 peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan XXV dan XXVI di Gedung Diklat BKPSDMD, Desa Tompira, Kamis (29/10/2026).
Dalam pembekalan tersebut, Djira menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.
“Aparatur pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Kompetensi dan pemahaman administrasi pemerintahan menjadi bekal penting agar tugas dijalankan secara profesional dan tepat sasaran,” tegas Djira.
Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan disiplin, tanggung jawab, dan orientasi pada kebutuhan publik.
Sementara itu, Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidy Anthonius Weken menggaungkan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”. Menurut dia, pelayanan publik membutuhkan kolaborasi lintas instansi, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang memerlukan penanganan bersama.
“Jangan hanya berpikir bahwa suatu masalah bukan urusan dinas kita. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan, kita harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang,” kata Junaidy.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pemerintah. Kompetensi teknis, kata dia, harus berjalan seiring dengan etika dan integritas.
Melalui Latsar tersebut, para peserta diharapkan mampu menerapkan nilai profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun budaya kerja yang responsif dan bertanggung jawab. Keduanya menegaskan bahwa keberhasilan aparatur tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. (CHEM).
