POSONEWS.ID – Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu, Ahmad Rahim, menilai situasi sosial-politik Indonesia saat ini semakin memprihatinkan seiring melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di tingkat nasional maupun daerah telah memicu gelombang kritik masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan informasi yang beredar pada Juni 2026, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program tersebut. Kasus ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu program unggulan pemerintah.
Di sisi lain, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turut memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi, tetapi juga mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat secara umum. Kondisi tersebut semakin memperkuat persepsi publik bahwa berbagai kebijakan yang diambil pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ahmad Rahim menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang tidak lagi memperhatikan kondisi objektif masyarakat berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Persoalan kebijakan yang tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada pemerintah pusat, tetapi juga akan berimbas kepada pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” ujar Ahmad Rahim.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengantisipasi dampak kebijakan nasional terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Setiap kebijakan yang diambil, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Lebih lanjut, Ahmad Rahim menilai bahwa gelombang kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah tercermin dari meningkatnya aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, akademisi, buruh, petani dan kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah. Mereka menilai agenda reformasi yang diperjuangkan sejak 1998 mengalami kemunduran yang serius.
Berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, lemahnya penegakan hukum, kriminalisasi terhadap aktivis, serta kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat menjadi faktor utama yang memicu kemarahan publik.
Dalam pandangannya, fenomena tersebut dapat dibaca melalui perspektif teori Simulacra dan Hiperrealitas yang dikemukakan oleh filsuf Prancis, Jean Baudrillard. Menurut teori tersebut, masyarakat modern tidak lagi berhadapan dengan realitas yang sesungguhnya, melainkan dengan representasi dan citra yang terus diproduksi oleh media dan kekuasaan.
Dalam konteks politik, berbagai program pemerintah sering kali dipresentasikan sebagai simbol keberhasilan melalui kampanye media, publikasi digital dan pencitraan politik yang masif. Namun ketika realitas yang dialami masyarakat berbeda dengan citra yang dibangun pemerintah, maka muncul ketegangan antara kenyataan dan narasi resmi yang disampaikan kepada publik.
Melalui konsep simulacra, propaganda media tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan membentuk realitas baru yang dikonsumsi masyarakat. Program-program besar diproduksi sebagai simbol keberhasilan pembangunan, sementara berbagai persoalan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan kesenjangan sosial sering kali tertutupi oleh arus informasi yang menampilkan citra positif pemerintah.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat hidup dalam apa yang disebut Baudrillard sebagai hiperrealitas, yakni situasi ketika citra dan simbol menjadi lebih dominan dibanding kenyataan yang sesungguhnya.
Ahmad Rahim menilai bahwa ketika masyarakat mulai merasakan ketidaksesuaian antara narasi pembangunan yang disampaikan pemerintah dengan kondisi kehidupan sehari-hari, maka kepercayaan publik secara perlahan akan mengalami erosi.
“Kemarahan publik yang muncul hari ini merupakan sinyal bahwa terdapat jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan rakyat. Ketika ruang partisipasi publik menyempit dan kebijakan tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat, maka legitimasi politik akan terus mengalami penurunan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada pencitraan dan produksi narasi keberhasilan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di akhir keterangannya, Ahmad Rahim menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan publik hanya dapat dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum yang adil serta keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan partisipasi masyarakat.
“Tanpa langkah-langkah tersebut, berbagai program pembangunan berpotensi hanya menjadi simbol dan citra politik semata, sementara persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat terus mengalami akumulasi dan memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas,” pungkas Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu. EKO
