POSONEWS.ID – Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia seharusnya menjadi momentum refleksi bersama untuk menilai sejauh mana pembangunan berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Di Kecamatan Bahodopi, yang kini menjadi salah satu pusat industri dan pertambangan nikel terbesar di Indonesia, isu lingkungan bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Forum Komunikasi pemuda Pelajar dan Mahasiswa kecamatan Bahodopi (FK-PPMKB) menilai bahwa pembangunan yang berlangsung di Bahodopi harus diikuti dengan komitmen yang serius terhadap perlindungan lingkungan. Besarnya investasi dan laju pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan kualitas lingkungan hidup serta hak masyarakat untuk mendapatkan ruang hidup yang sehat dan berkelanjutan.
Di tengah pesatnya ekspansi industri, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari berkurangnya ruang hijau, perubahan bentang alam, tekanan terhadap kualitas udara dan sumber air, hingga berbagai dampak ekologis yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih serius.
FK-PPMKB berpandangan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memastikan pemulihan lingkungan yang seimbang merupakan bentuk pembangunan yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Tidak ada kebanggaan dalam tingginya investasi apabila kualitas lingkungan terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu.
Kecamatan Bahodopi bukan sekadar kawasan produksi nikel, melainkan ruang hidup masyarakat yang memiliki hak atas udara bersih, sumber air yang layak, laut yang sehat, serta lingkungan yang aman bagi generasi mendatang. Ketika reklamasi hanya menjadi pemenuhan administrasi, ketika reboisasi belum mampu mengembalikan fungsi ekologis yang hilang, dan ketika pengawasan lingkungan masih menyisakan banyak pertanyaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi alam, tetapi juga masa depan masyarakat Bahodopi.
Wakil Ketua Umum FK-PPMKB, Iksan, menegaskan bahwa pembangunan industri harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami tidak menolak pembangunan dan investasi yang hadir di Bahodopi. Namun, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menghadirkan kesejahteraan tanpa mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat,” tegasnya
“Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum evaluasi bersama terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat, mulai dari kualitas udara, kondisi sungai, pengelolaan limbah, hingga berkurangnya ruang hijau akibat ekspansi industri dan pertambangan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum FK-PPMKB, Rafki, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh diukur semata-mata dari capaian investasi dan produksi industri.
“Alam tidak membutuhkan manusia untuk bertahan hidup, manusialah yang membutuhkan alam. Ketika kepentingan investasi lebih didengar daripada suara lingkungan dan masyarakat, maka sesungguhnya kita sedang mewariskan krisis, bukan pembangunan.”
Menurutnya, jika hari ini Bahodopi terus menjadi perbincangan nasional bahkan internasional karena keberhasilan hilirisasi industri nikel, maka yang juga harus dihilirisasi adalah tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Jangan sampai Morowali terkhususnya kecamatan Bahodopi dikenal dunia sebagai pusat industri besar, tetapi dikenang oleh generasi mendatang sebagai kawasan yang kehilangan keseimbangan ekologisnya akibat kelalaian hari ini.”
Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, FK-PPMKB menyerukan kepada pemerintah, perusahaan dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen terhadap keadilan ekologis, memperketat pengawasan lingkungan, memastikan pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi yang efektif, serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Sebab keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berapa banyak sumber daya alam yang berhasil dieksploitasi, melainkan dari seberapa baik lingkungan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. EKO
