POSONEWS.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia untuk periode mendatang. Pelantikan berlangsung Sabtu, 25 April 2026.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyebut momentum ini menjadi sinyal penting untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan cita-cita besar para pendiri MIPI. Ia menekankan, inovasi harus terus dilakukan agar ilmu pemerintahan tetap relevan dengan tantangan birokrasi saat ini.
“Dilantiknya kita hari ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat, bekerja lebih keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ucap Anwar Hafid.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menegaskan, pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada penilaian “cukup baik”, tetapi harus berlandaskan prinsip kebenaran dalam setiap kebijakan. Baginya, pemerintahan yang benar akan selalu menghasilkan kebijakan yang baik bagi masyarakat.
“Saya sering tekankan kepada rekan-rekan kerja saya, bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik. Tetapi harus benar. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.
Anwar Hafid optimistis MIPI dapat menjadi motor penggerak perkembangan birokrasi nasional. Organisasi ini diharapkan mampu melahirkan gagasan, inovasi, dan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Kepercayaan yang diberikan, lanjutnya, akan dijalankan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen membawa MIPI tetap mengedepankan asas profesionalitas, etika birokrasi, dan kontribusi konkret bagi kemajuan ilmu pemerintahan di Indonesia.
“Saya optimis MIPI ini akan menjadi motor penggerak bagi perkembangan birokrasi di Indonesia. Tentu kepercayaan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya mengedepankan asas dan etika birokrasi,” pungkasnya.
Terakhir, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan arah kepemimpinannya ditekankan pada kolaborasi dan sinergi. Akademisi, praktisi, dan pemerintah harus semakin kuat dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. EKO
