POSONEWS.ID – Ahmad Rahim Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu mengecam keras pernyataan Anggota Pansus DPRD Sulteng, Marselinus, yang secara tegas merekomendasikan agar program-program tersebut dihentikan sementara atau dilakukan running guna dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Marselinus menyatakan kekhawatirannya bahwa program tersebut dapat menjadi bom waktu bagi masyarakat dan pemerintah di masa depan.
Dirinya mencontohkan, Program BERANI Sehat yang memungkinkan warga berobat hanya dengan menggunakan KTP, yang membuat banyak warga berhenti membayar BPJS Mandiri, padahal Pemda hanya membayar saat masyarakat masuk rumah sakit tanpa menanggung tunggakan BPJS mereka.
“Jangan sampai saat gubernur tidak menjabat lagi, ini menjadi beban bagi masyarakat karena BPJS menagih tunggakan mereka. Kita tidak boleh membuat program yang memberikan pemahaman keliru dan berisiko bagi warga di kemudian hari,” ujar Marselinus saat rapat.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ahmad Rahim mengatakan, semestinya pemerintah bersama-sama melakukan inisiatif untuk mencari solusi dari tunggakan BPJS rakyat, bukan justru melempar wacana penghentian terhadap program yang nyata-nyata sangat membantu masyarakat.
“Saat ini juga kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat sangat terbantu dari Program BERANI Sehat,” ungkapnya
jika program ini tidak ada kata dia, masyarakat yang tidak mampu membayar BPJS tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena tidak berkemampuan untuk membayar. Program BERANI Sehat merupakan salah satu program yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi jawaban atas persoalan akses kesehatan rakyat kecil.
Program Beasiswa Berani Cerdas Sulawesi Tengah telah menjangkau 23.569 penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, dengan total anggaran lebih dari Rp 84 miliar untuk pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sebanyak 10.768 di antaranya adalah mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) yang telah terverifikasi.
Ahmad Rahim mengatakan, jika melakukan pemberhentian sementara Program unggulan Berani Cerdas maka secara otomatis pengalokasian dana kepada penerima Beasiswa Berani Cerdas untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan terputus.
“Padahal dengan adanya program unggulan ini begitu banyak mahasiswa yang terbantu. Kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan pemberhentian Program Beasiswa BERANI Cerdas,” ujarnya
Dengan adanya Program Beasiswa Berani Cerdas maka dapat meringankan dan membantu orang tua penerima Beasiswa Berani Cerdas. Program ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda Sulawesi Tengah.
Ahmad Rahim menjelaskan bahwa, jika memang terdapat kejanggalan dari program unggulan BERANI Cerdas dan BERANI Sehat silahkan lakukan evaluasi secara keseluruhan atas apa yang menjadi kejanggalan. Namun, untuk melakukan pemberhentian tentu itu bukanlah solusi dan langkah yang tepat.
“Apa yang disampaikan oleh Anggota Pansus DPRD Sulteng tersebut membuat kami mempertanyakan kembali keberpihakan serta kepeduliannya kepada Masyarakat,” tutupnya. EKO
