POSONEWS.ID, TOUNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada pertengahan 2024 mendapat amanah dari Kementerian Sosial untuk mengelola Sekolah Rakyat (SR), salah satu program strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Namun belakangan, program Sekolah Rakyat tersebut menuai sorotan dan silang pendapat dari sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una. Sebagian pihak menilai lokasi Sekolah Rakyat di Kecamatan Tojo belum layak, sementara lainnya mempertanyakan transparansi Pemerintah Daerah dan DPRD Tojo Una-Una terkait pelaksanaan program tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Legislatif (Anleg) DPRD Tojo Una-Una dari Dapil 3, Sahrul Abdullah, angkat bicara. Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa program Presiden Prabowo Subianto wajib didukung dan disukseskan oleh seluruh elemen.
“Saya, sebagai anggota DPRD Dapil 3 dari Partai Gerindra, siap mendukung penuh program Presiden Prabowo, baik secara pemikiran maupun dengan kekuatan partai,” tegas Sahrul Abdullah.
Sahrul yang akrab disapa Om Lulu itu juga menyayangkan adanya pernyataan-pernyataan yang dinilainya terkesan menyudutkan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di bawah kepemimpinan Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Surya Lapasiri.
“Sudah seharusnya seluruh masyarakat dan tokoh di Kabupaten Tojo Una-Una mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Betaua, Kecamatan Tojo. Ini bagian dari program pemerataan pendidikan yang sejalan dengan visi pembangunan Bupati Ilham Lawidu,” ujarnya.
Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat yang dijalankan melalui Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf dan Agus Jabo sejauh ini berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh pemerintah pusat.
Sebagai informasi, hingga Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah Rakyat tersebut tersebar dari Sumatera hingga Papua. Sebanyak 104 titik saat ini dalam proses pembangunan permanen, sementara 166 Sekolah Rakyat rintisan telah mulai beroperasi sejak awal 2026. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak dengan 70 sekolah, disusul Sumatera 35, Sulawesi 28, Kalimantan 13, Bali–Nusa Tenggara 7, Maluku 7, dan Papua 6.
Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah permanen pada 2027 dan total 500 Sekolah Rakyat melalui pendanaan APBN Kementerian PUPR dan APBD daerah. Sekolah-sekolah tersebut dilengkapi fasilitas asrama dan ruang belajar, dengan potensi menampung hingga 46.000 siswa dalam beberapa tahun ke depan.
Program Sekolah Rakyat difokuskan pada pendidikan berkualitas setara SD hingga SMA, serta dilengkapi keterampilan vokasi.
“Menurut saya, Sekolah Rakyat adalah kebijakan strategis dalam pemerataan pembangunan. Ketika sekolah ini dibangun, kita yakin akan muncul geliat ekonomi baru seiring dengan aktivitas pendidikan yang berjalan,” pungkas Sahrul Abdullah.
