Oleh: Muhammad Rafi Ekoputra Pradigtama
POSONEWS.ID – Bencana banjir yang kembali melanda wilayah Sumatera beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan mendasar, sampai kapan kita menganggap musibah sebagai sekadar takdir tanpa menyingkap tabir penyebabnya ? Di tengah duka dan kerugian yang tak sedikit, banjir Sumatera sebenarnya hadir sebagai alarm keras bagi Indonesia, sebuah peringatan bahwa kerusakan lingkungan, tata ruang yang semrawu dan lemahnya mitigasi telah menjadi bom waktu yang terus berdetak.
Memang benar, hujan deras adalah fenomena alam yang tidak bisa dikendalikan. Namun, menjadikan hujan sebagai kambing hitam tunggal hanyalah menutupi persoalan yang jauh lebih kompleks. Dalam kacamata ekologis, bencana tidak pernah hadir dalam ruang kosong, ia adalah hasil interaksi antara faktor alam dan faktor manusia. Ketika alam semakin keras menegur melalui cuaca ekstrem, pertanyaannya bukan lagi “kenapa banjir terjadi”, tetapi “apa saja yang selama ini tidak kita lakukan”.
Di Sumatera, kerusakan hutan menjadi cerita lama yang terus berulang. Dari Aceh hingga Lampung, konversi hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan tanpa kendali telah mereduksi kemampuan alam menyerap air. Pepohonan yang dulunya menjadi penyangga, kini tergantikan oleh bukit-bukit gundul. Ketika hujan turun, air tidak lagi mengenal rumah dan batas wilayah, ia mengalir deras tanpa penahan, menyapu desa, jalan raya dan perladangan masyarakat. Di banyak lokasi, banjir hari ini adalah konsekuensi dari keputusan bertahun-tahun yang mengabaikan keseimbangan ekologis.
Tabir berikutnya adalah persoalan tata ruang. Banyak daerah di Sumatera yang berkembang secara cepat namun tanpa perencanaan matang. Pemukiman didirikan di bantaran sungai, kawasan resapan dialihfungsikan menjadi perumahan dan daerah rawan bencana tidak mendapat perhatian khusus. Akibatnya, ketika sungai meluap, masyarakat paling rentan yang pertama kali menjadi korban. Ketidaktegasan pemerintah daerah dalam mengendalikan izin pembangunan memperparah keadaan. Kita seolah belajar dari bencana, tetapi pelajarannya tidak pernah benar-benar dihafal.
Di sisi lain, perubahan iklim global juga memperbesar tantangan. Curah hujan ekstrem yang dahulu hanya terjadi pada musim-musim tertentu kini datang tanpa pola yang dapat diprediksi. Suhu bumi yang terus meningkat menyebabkan intensitas badai dan hujan melonjak. Sumatera, seperti banyak wilayah Indonesia lain, berada di jalur langsung dampak anomali cuaca ini. Namun, alih-alih memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki manajemen sungai dan menyiapkan perencanaan kebencanaan yang terpadu, kita terlalu sering bergerak reaktif baru bertindak setelah bencana melanda.
Di sinilah titik krusial dari opini ini: apakah kita masih ingin menyebut semua ini sebagai takdir ? Atau sudah saatnya kita menyingkap tabir penyebabnya dengan jujur ? Takdir memang berada di wilayah ketentuan Tuhan, tetapi manusia dititahkan untuk berusaha. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, ketika sungai dipersempit oleh bangunan ilegal, ketika drainase dibiarkan tersumbat, maka bencana bukan semata takdir itu adalah akibat dari kelalaian.
Banjir Sumatera adalah alarm, bukan hanya untuk daerah terdampak, tetapi untuk seluruh Indonesia. Ia menyadarkan bahwa kita sedang berada di jalur krisis iklim dan ekologi. Jika Sumatera yang memiliki hutan tropis lebat saja bisa luluh oleh banjir, bagaimana nasib kota-kota besar di pulau lain yang kerusakan ekologinya lebih parah?
Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak lebih cepat dan lebih tegas. Pertama, evaluasi besar-besaran terhadap perizinan perkebunan, pertambangan, dan properti mutlak dilakukan. Wilayah hulu sungai harus menjadi zona perlindungan ketat, bukan ruang eksploitasi.
Kedua, restorasi lingkungan harus menjadi program lintas kementerian dan lintas daerah. Reboisasi bukan hanya menanam pohon, tetapi memastikan kualitas lahan pulih dan fungsi ekologis kembali bekerja.
Ketiga, penataan ulang kawasan pemukiman dan infrastruktur penting harus dilakukan secara berani. Pemindahan warga dari zona rawan banjir mungkin sulit secara sosial dan politik, tetapi jauh lebih baik daripada mengevakuasi mereka setiap tahun.
Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting. Kesadaran menjaga lingkungan harus dimulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah ke sungai, menjaga ruang terbuka hijau dan mendukung kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan. Bencana tidak mengenal batas administratif, ketika satu daerah rusak, efeknya menyebar ke wilayah lain. Kesadaran kolektif menjadi kunci.
Pada akhirnya, banjir Sumatera mengajarkan bahwa bencana adalah cermin. Ia menunjukkan apa yang salah dalam pengelolaan alam, apa yang kurang dalam kebijakan publik, dan apa yang perlu diperbaiki dalam pola hidup kita. Antara takdir dan tabir, manusia memiliki ruang ikhtiar untuk mencegah bencana yang lebih besar. Jika alarm ini tidak kita dengar, maka yang akan datang bukan hanya banjir, tetapi krisis berkepanjangan yang merenggut masa depan generasi berikutnya. ***
