POSONEWS.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan seluruh Perangkat Daerah wajib bersikap kooperatif dan terbuka selama pelaksanaan pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung mulai 14 Oktober hingga 22 November 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub dr.Reny saat Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI yang digelar di ruang kerjanya, Selasa (14/10).
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari kolaborasi bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Beliau berharap hasil pemeriksaan BPK dapat membantu Pemprov Sulteng dalam menemukan akar masalah dan memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan di daerah.
“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,”tutupnya.
Tim BPK RI menjelaskan, pemeriksaan terinci kali ini mencakup dua fokus utama, yakni pemeriksaan kepatuhan lingkungan dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan.
Farid, selaku salah satu tim pemeriksa, mengungkapkan bahwa pemeriksaan lingkungan dilakukan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada program prioritas penguatan kelembagaan, tata ruang, dan pengendalian pencemaran lingkungan.
Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pertambangan, pembinaan kawasan hutan, serta penegakan hukum kehutanan dengan rentang waktu evaluasi dari tahun 2020 hingga triwulan III tahun 2025. Tim BPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pemerintah daerah, termasuk Palu, Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara.
Sementara itu, untuk pemeriksaan bidang ketahanan pangan, BPK menilai sejauh mana pemerintah daerah siap dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat sistem produksi serta distribusi pangan. Pemeriksaan ini akan menyoroti perencanaan pangan, cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan distribusi antarwilayah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Muhammad Neng, S.T., M.M., Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, S.P., M.P., serta Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait. EKO
