POSONEWS.ID – Aliansi Perjuangan Rakyat Tojo Barat melakukan aksi penolakan terhadap rencana masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Rabu (22/1).
Aksi yang berlangsung di depan kantor Camat Tojo Barat itu, dihadiri oleh puluhan warga dari berbagai desa yang tergabung dalam aliansi tersebut.
Korlap Aliansi Tojo Barat, Irwan Suge menyatakan, bahwa kehadiran perkebunan sawit dikhawatirkan akan merusak lingkungan, menghilangkan mata pencaharian masyarakat lokal, dan mengancam keberlanjutan hutan adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Wilayah Tojo Barat adalah wilayah perkebunan dan pertanian yang sangat potensial. Dimana, terdapat tanaman kelapa, coklat, cengkeh, nilam, durian, alpokat, padi sawah dan lainnya yang sudah menjadi komoditi unggulan.
“Kami masyarakat disini sedang menikmati peningkatan harga yang sangat tinggi. Sehingga, menolak keras kehadiran perusahaan sawit hadir di wilayah ini,” ujar Irwan dalam orasinya.
Jika beroperasi perkebunan sawit akan membuka lahan dikawasan hutan. Artinya, sambung Irwan, perusahaan akan menebang pohon yang menjadi penyangga bagi ketersediaan air minum, kebutuhan perkebunan, pertanian serta persawahan di wilayah Tojo Barat.
“Kalau tanah dikawasan hutan telah dikuasai oleh perusahaan, dimana lagi tanah yang akan kita wariskan untuk anak dan cucu kita kelak,” ucapnya.
Menurutnya, hadirnya perusahaan sawit hanya akan menawarkan lapangan kerja sebagai buruh di perkebunan tersebut.
“Menjadi buruh yang selalu dikontrol oleh mandor, jam kerja diatur dan lain sebagainnya. Tapi jika petani bekerja dilahannya sendiri tidak ada yang akan mengatur, karena dia menjadi pekerja yang merdeka, bekerja atas dasar kesadaran dan keinginannya untuk memperbaiki taraf kehidupannya,” tukasnya.
Selain itu, aliansi juga menyoroti risiko sosial yang dapat timbul, seperti konflik lahan, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi tenaga kerja.
“Kami tidak ingin nasib wilayah kami seperti daerah lain yang telah rusak karena ekspansi sawit, cukup kita lalai karena terbuai dengan perusahaan kayu yang menebang dan menggunduli hutan kita, akibatnya telah kita rasakan, saat ini debet air kita menjadi kurang tidak sederas dulu,” ungkapnya.
Olehnya, aliansi mengajak masyarakat Tojo Barat, untuk terlibat langsung dalam menolak masuknya perkebunan sawit diwilayah ini.
“Saatnya kita balas budi. Sejak kecil kita makan dan minum dari hasil tanah ini, bahkan kita matipun akan dimakamkan di tanah ini. Kita harus menjaga tanah ini, jangan sampai kita lalai dan abai untuk kedua kalinya demi keuntungan perusahaan dan pendukungnya,” ajaknya.
Adapun poin tuntutan dari aliansi,
- Bupati harus dan wajib membatalkan rencana pembangunan perkebunan sawit di Tojo Barat yang saat ini lokasinya telah selesai disurvei,
- Bupati terpilih jangan menjalankan program yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,
- Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa harus memihak pada masyarakat untuk tidak memasukkan perkebunan sawit di desa masing masing.
- Anggota DPR Dapil III agar lebih aktif dalam mengevaluasi dan menghalalau kebijakan yang merugikan masyarakat Tojo Barat.
Menanggapi aksi tersebut, Cama Tojo Barat, Muhammad Ruslan Siparante dengan tegas mengeluarkan surat pernyataan penolakan.
Yakni, menolak perkebunan kelapa sawit masuk di wilayah Kecamatan Tojo Barat, membatalkan rencana pembangunan perkebunan sawit di Tojo Barat yang saat ini lokasinya telah selesai disurvei, dan tidak akan memjalankan program yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi simbol perjuangan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat, dengan harapan suara mereka dapat didengar dan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pemerintah. (**).
